Pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, seorang pria berinisial KD asal Buleleng tewas diamuk massa. Kejadian ini berlangsung di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, setelah KD kepergok mencuri ayam aduan milik warga. Video anak bungsu KD yang menangis histeris saat menyambut jasad ayahnya membuat kasus ini cepat menyebar.

Yang membuat kasus ini layak dibedah bukan sekadar tragedinya. Gap narasi media massa vs media sosial muncul begitu jelas dalam kasus ini, dan narasi itu sendiri terus bergerak dalam hitungan hari.

Artikel ini membandingkan data monitoring dari Newstensity untuk sisi media massa dan Socindex untuk sisi media sosial, keduanya untuk periode 24 – 29 Juli 2026. Tujuannya memahami kenapa dua ruang publik ini bisa menceritakan kasus yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Bagi praktisi PR, jurnalis, dan peneliti media, kasus ini jadi contoh konkret: mengandalkan satu jenis data monitoring saja berisiko memberi gambaran yang timpang tentang bagaimana publik sesungguhnya memahami sebuah isu.

Perbandingan Populasi: Media Sosial Jauh Lebih Riuh

Dari sisi volume, media sosial mencatat perbincangan yang jauh lebih besar dibanding pemberitaan media massa dalam periode yang hampir sama. Newstensity mencatat, sepanjang 24-29 Juli 2026, total 1.871 artikel dengan sentimen 77% negatif, 22% positif, dan 1% netral.

Tiga Narasi yang Bersaing di Media Sosial

Socindex mencatat pola yang jauh lebih ramai sekaligus lebih rumit. Untuk periode 24-29 Juli 2026 di seluruh kanal, total percakapan mencapai 8.868 data. Instagram mendominasi dengan 5.525 data, disusul TikTok dengan 2.360 data.

Dari 155 unggahan (post), mayoritas justru netral, yakni 118 unggahan. Polanya berbalik total di level komentar: dari 8.683 komentar, 4.755 di antaranya bersentimen negatif. Angka ini saja sudah jauh lebih besar dibanding jumlah artikel media massa sepanjang periode pemantauan.

Angka ini menunjukkan pola umum. Media sosial adalah ruang tempat publik lebih banyak bicara, sementara media massa lebih terbatas pada pelaporan fakta. Tapi volume besar ini tidak otomatis berarti satu suara. Di dalamnya justru tersimpan setidaknya tiga narasi yang saling bersaing, yang akan dibahas setelah melihat bagaimana narasi itu berubah dari hari ke hari.

Fase 1 : Narasi Simpati dan Ketimpangan Ekonomi

Pada dua hari pertama pascakejadian, baik media massa maupun media sosial cenderung membingkai kasus ini dari sisi kemanusiaan. Media memberitakan bahwa istri korban mengungkap suaminya nekat mencuri karena mendesak kebutuhan membayar SPP dua anaknya sebesar Rp2,7 juta. Framing ini menonjolkan desakan ekonomi sebagai konteks di balik tindakan KD, tanpa membenarkannya.

Di media sosial, framing simpati ini berkembang lebih jauh menjadi kritik struktural. Salah satu unggahan dengan lebih dari 139 ribu likes membandingkan nasib KD dengan pejabat yang terjerat korupsi triliunan rupiah namun tetap bisa hidup bebas. Unggahan viral lain dengan hampir 100 ribu likes bahkan membandingkan hukuman ringan seorang mantan direktur BUMN dalam kasus penebangan pohon mangrove dengan nasib KD. Narasi semacam ini menjadikan kasus KD sebagai simbol ketimpangan.

Pola ini konsisten dengan salah satu ciri media sosial sebagai ruang publik. Begitu satu peristiwa lokal dianggap mewakili masalah yang lebih besar, penggunanya cenderung menariknya ke perbandingan yang lebih luas dan lebih emosional. Media massa berjalan dengan logika berbeda. Media massa tetap berpegang pada fakta yang bisa diverifikasi langsung dari keluarga dan aparat, sehingga jarang membuat lompatan simbolik semacam itu di fase awal.

Fase 2 : Fakta Residivis Mengubah Arah Narasi

Titik balik terjadi dari framing sisi kemanusiaan pada Fase 1, menjadi framing yang saling bersaing pada Fase 2.  Pada 26 Juli 2026. Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati mengumumkan dalam konferensi pers bahwa KD ternyata residivis dalam kasus pencurian cengkeh pada 2018. Sepeda motor yang ia bawa saat kejadian, yang kemudian dibakar massa, juga diketahui merupakan hasil curian dari Kabupaten Bangli pada 2019. Polisi turut mengonfirmasi KD membawa senjata tajam, ketapel, dan batu-batu kecil saat beraksi. Fakta-fakta ini konsisten dengan pemberitaan sejumlah media nasional yang mengutip keterangan resmi Polres Tabanan pada periode yang sama.

Begitu fakta residivis terkonfirmasi secara resmi oleh polisi, narasi yang beredar di media sosial mulai terbelah menjadi beberapa arah. Sebagian warganet mulai mempertanyakan simpati awal yang terlalu cepat diberikan, sementara sebagian lain tetap menegaskan bahwa status residivis sekalipun tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa seseorang. Ada pula suara yang menolak keras agar anak-anak korban tidak diseret ke dalam perdebatan yang lebih besar ini

Media massa sendiri merespons perkembangan ini dengan tetap konsisten pada framing hukum. Pemberitaan menegaskan bahwa proses hukum terhadap kelima tersangka pengeroyokan tetap berjalan, terlepas dari status residivis korban. Pakar hukum pidana turut diwawancarai, Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang banyak dikutip berbagai media, menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri tetap dikategorikan sebagai penganiayaan berat atau pengeroyokan sesuai Pasal 351 Ayat 3 KUHP, terlepas dari status atau rekam jejak korbannya, dan bahkan warga yang sekadar menonton tanpa mencegah pun berpotensi turut terjerat hukum.

Kontras ini menunjukkan sesuatu yang penting. Fakta baru yang sama bisa memicu perpecahan opini di satu ruang publik. Di ruang publik lain, fakta yang sama itu justru hanya memperkuat framing yang sudah ada sejak awal. Media sosial bereaksi terhadap fakta baru sebagai bahan perdebatan, sementara media massa memperlakukannya sebagai konfirmasi atas jalur hukum yang sedang berjalan.

Tiga Narasi yang Bersaing di Media Sosial

Berdasarkan pemantauan komentar di Socindex, setidaknya ada tiga arus narasi yang berjalan paralel dan saling bersaing di media sosial, bukan satu suara tunggal. Ketiganya muncul hampir bersamaan begitu fakta residivis terkonfirmasi, dan saling berbenturan langsung di kolom komentar yang sama.

1. Narasi ketimpangan kelas: menjadikan kasus ini sebagai simbol kritik terhadap sistem hukum yang dianggap lebih keras kepada rakyat kecil dibanding koruptor kelas atas.
2. Narasi normalisasi kekerasan: sebagian warganet menganggap tindakan massa sebagai “risiko” yang wajar diterima siapa pun yang mencuri, terutama setelah fakta residivis terkonfirmasi.
3. Narasi reflektif/anti-vigilantisme: menyerukan agar masyarakat tidak menormalisasi main hakim sendiri, walaupun korban terbukti residivis, dan mengingatkan pentingnya proses hukum yang layak bagi siapa pun.

Ketiga narasi ini hampir tidak muncul dengan proporsi yang sama di pemberitaan media massa. Media massa secara konsisten lebih berhati-hati dan berpegang pada framing prosedural-hukum sejak awal hingga akhir periode pemantauan. Media massa cenderung menyajikan satu garis cerita yang koheren. Media sosial, sebaliknya, menyajikan tiga garis cerita yang berjalan berdampingan dan kadang saling bertabrakan di kolom komentar yang sama.

Pola tiga-narasi-paralel ini penting dicatat. Satu angka sentimen agregat saja tidak cukup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kepala publik. Sentimen negatif 4.755 dari 8.683 komentar bisa berasal dari tiga alasan yang sama sekali berbeda. Strategi komunikasi yang tepat untuk masing-masing alasan itu pun berbeda: menenangkan kemarahan soal ketimpangan kelas butuh pendekatan yang berbeda dari meredam narasi yang menormalisasi kekerasan.

Mengapa Gap Narasi Media Massa dan Media Sosial Ini Penting Dipahami

Perbedaan framing antara media massa dan media sosial dalam kasus ini bukan sekadar soal gaya bahasa yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan tiga hal penting bagi siapa pun yang mengelola komunikasi publik atau riset opini.

1. Angka Sentimen Agregat Bisa Menyesatkan Kalau Dibaca Mentah-Mentah

Data Socindex mencatat 54,8% dari seluruh komentar di media sosial (4.755 dari 8.683 komentar) bersentimen negatif. Namun angka tunggal ini menyembunyikan kompleksitas di baliknya: sentimen “negatif” itu sebenarnya gabungan dari setidaknya tiga narasi yang berbeda arah yaitu kritik ketimpangan kelas hukum, pembenaran/normalisasi kekerasan massa, dan kritik reflektif terhadap budaya main hakim sendiri. Ketiganya sama-sama “negatif” secara skor sentimen, tapi punya implikasi yang sangat berbeda: satu mengkritik sistem, satu lagi justru berpotensi melanggengkan kekerasan, dan satu lagi mendorong kesadaran hukum. Membaca angka agregat saja tanpa membedah narasi di baliknya berisiko membuat organisasi salah mengambil kesimpulan atau salah merancang respons komunikasi.

2. Simpati Publik Bisa Berubah Cepat begitu Fakta Baru Muncul

Narasi simpati yang kuat di fase awal tidak bersifat permanen. Begitu fakta residivis terkonfirmasi, sebagian dukungan publik terhadap korban mulai tergerus. Meski begitu, narasi kritik terhadap ketimpangan kelas hukum tetap bertahan sebagai isu yang berdiri sendiri, terlepas dari rekam jejak individu KD.

Pergeseran ini penting dipahami. Strategi komunikasi yang disusun berdasarkan sentimen hari pertama bisa keliru total begitu memasuki hari ketiga atau keempat, terutama pada kasus yang masih berkembang. Tim komunikasi yang berhenti memantau setelah gelombang simpati awal mereda berisiko kehilangan momen krusial saat opini publik justru sedang bergeser paling cepat.

3. Media Massa dan Media Sosial Membutuhkan Pemantauan yang Berbeda, Bukan Saling Menggantikan

Pemberitaan media massa memberi gambaran fakta dan proses hukum yang lebih dapat diverifikasi. Media sosial menunjukkan bagaimana publik memaknai dan mengaitkan fakta tersebut dengan isu yang lebih besar, seperti ketimpangan kelas dalam kasus ini. Mengandalkan satu sumber saja berisiko memberi gambaran yang tidak lengkap tentang bagaimana publik sebenarnya memahami sebuah isu.

Kombinasi keduanya, bukan salah satunya, yang memberi peta lengkap. Newstensity memberi kepastian fakta: apa yang terjadi, siapa yang bicara, dan bagaimana proses hukumnya berjalan. Socindex memberi gambaran bagaimana publik benar-benar memaknainya, lengkap dengan narasi-narasi yang saling bersaing di baliknya. Kedua lapisan data ini saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Kesimpulan

Kasus maling ayam di Tabanan menunjukkan bagaimana satu peristiwa lokal bisa berkembang menjadi cerminan isu sosial yang jauh lebih besar. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana narasi tentangnya terus bergerak seiring munculnya fakta baru. Media massa dan media sosial, dalam kasus ini, bukan dua sumber yang saling menggantikan. Keduanya adalah dua lapisan yang saling melengkapi: satu memberi kepastian fakta, satu lagi memberi gambaran bagaimana publik memaknainya.

Bagi organisasi yang ingin memahami sebuah isu secara utuh, kombinasi Newstensity dan Socindex dirancang untuk kebutuhan itu. Yang satu menjaga sisi fakta yang diberitakan, yang satu lagi menjaga sisi bagaimana publik benar-benar memaknainya.

Kontributor

Muhammad Reza

Aan K. Riyadi