Kamis, 30 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan lomba kota terbersih. Hadiahnya hingga Rp20 miliar untuk lima kota terbaik, dari total anggaran Rp150 miliar. Dalam hitungan jam, belasan media besar seperti Kompas, Liputan6, Okezone, JPNN, dan Tribunnews menerbitkan berita dengan judul yang nyaris seragam. Mereka mengutip baris kalimat yang sama persis dari pidato itu.

Fenomena ini disebut churnalism. Istilahnya merujuk pada praktik media yang lebih banyak mengunyah ulang rilis atau pernyataan pejabat, ketimbang mengolahnya jadi liputan independen. Media monitoring, dalam konteks ini, menjadi alat untuk melihat pola semacam ini secara sistematis, bukan sekadar menghitung berapa banyak berita yang terbit.

Apa Itu Churnalism?

Istilah churnalism dipopulerkan jurnalis investigatif Inggris Nick Davies lewat buku Flat Earth News (2008). Ia mendasarkan istilah itu pada riset Cardiff University, yang menganalisis sekitar 2.000 berita dalam rentang dua minggu. Hasilnya mengejutkan: 80 persen berita di media besar Inggris ternyata sebagian atau seluruhnya berasal dari daur ulang materi PR atau kantor berita. Hanya 12 persen cerita yang benar-benar dihasilkan murni dari kerja reporter di lapangan.

Riset ini memang dilakukan di Inggris, hampir dua dekade lalu. Tapi polanya tetap relevan untuk memahami fenomena serupa di ekosistem media mana pun, termasuk yang terlihat pada liputan kebijakan kota terbersih ini.

Fenomena serupa tercatat juga di Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2022, Dewan Pers menerima 553 aduan pelanggaran kode etik jurnalistik dari media online. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers saat itu, Yadi Hendriana, menyoroti kasus saat judul dan isi sebuah berita sama persis. Berita itu dimuat oleh belasan media sekaligus.

Studi Kasus: Satu Pidato, Belasan Judul yang Nyaris Sama

Bandingkan headline yang terbit dalam rentang waktu kurang dari 24 jam. Kompas.com menulis “Prabowo Tantang Daerah Berlomba Jadi Terbersih, Hadiahnya Rp 20 Miliar”. Liputan6.com menulis “Prabowo Buat Lomba Kota Terbersih, Siapkan Hadiah Rp 20 Miliar”. Okezone.com menulis “Prabowo Mau Bikin Lomba Kota Terbersih, Hadiah Rp 20 Miliar”. JPNN.com menulis “Siapkan Lomba Kota Terbersih, Presiden Prabowo Janjikan Hadiah Rp 20 Miliar bagi Pemenang”.

Susunan katanya berbeda tipis. Tapi kerangka informasinya identik: subjek sama, angka sama, konteks acara sama. Bahkan urutan penyampaian faktanya mirip.

Pola ini bukan kebetulan. Ia lazim terjadi ketika liputan bersumber dari transkrip pidato atau siaran pers resmi yang sama. Setiap redaksi lalu hanya menyusun ulang kalimat pembuka dan judul, tanpa benar-benar menambahkan konteks, verifikasi, atau pertanyaan lanjutan. Semakin banyak media melakukan ini bersamaan, semakin kuat kesan bahwa “semua orang membicarakan ini”. Padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah satu sumber informasi yang disalin ulang berkali-kali dengan variasi kosmetik.

Pertanyaan yang Tidak Pernah Diajukan

Yang lebih menarik untuk diperhatikan bukan apa yang diberitakan, melainkan apa yang tidak ditanyakan. Dari kumpulan artikel soal rencana insentif Rp 20 miliar ini, nyaris tidak ada yang menggali pertanyaan dasar. Padahal pertanyaan itu wajar diajukan terhadap kebijakan anggaran sebesar ini.

Bagaimana mekanisme penilaian “kota terbersih” akan diukur secara objektif, dan siapa yang menjadi juri? Bagaimana skema pengawasan dana insentif ini, terutama karena instansi pemerintah belakangan menghadapi sorotan tajam soal putusan MK? Putusan itu mengungkap anggaran pendidikan dipakai untuk program MBG. Apakah target Indonesia bebas sampah akhir 2027 realistis, dan berdasarkan proyeksi apa target itu ditetapkan? Bagaimana perbandingan skema ini dengan program serupa di masa lalu? Apakah pernah ada evaluasi atas efektivitas insentif berbasis kompetisi semacam ini?

Ketiadaan pertanyaan semacam ini bukan berarti media sengaja menutupi sesuatu. Ini lebih mungkin konsekuensi dari tekanan kecepatan dalam ekosistem media digital. Siapa yang menerbitkan lebih dulu, mendapat lebih banyak trafik. Pertanyaan kritis yang butuh riset tambahan pun sering dikorbankan demi kecepatan tayang.

Kenapa Pola Ini Berbahaya, Bukan Sekadar Kebetulan

Churnalism bukan fenomena baru. Kebijakan kota terbersih ini hanya satu contoh terbaru dari pola yang jauh lebih luas. Tiga alasan membuatnya layak diperhatikan, bukan sekadar diterima sebagai “memang begitulah cara kerja media sekarang”.

Pertama, ketika puluhan media menerbitkan liputan yang secara substansi identik, publik kehilangan kesempatan mendapatkan sudut pandang yang beragam atas satu isu. Riset media pluralism menyebut fenomena ini “ilusi keragaman”. Banyaknya jumlah outlet berita ternyata tidak menjamin pluralisme yang lebih besar. Homogenisasi konten justru memperkuat suara dari outlet paling populer, yang pada gilirannya memengaruhi agenda dan framing sebuah isu. Keragaman jumlah media tidak lagi berarti keragaman analisis, hanya keragaman logo di kop berita.

Kedua, tanpa pertanyaan kritis yang diajukan sejak awal, akuntabilitas terhadap janji kebijakan menjadi lebih sulit ditagih di kemudian hari. Fungsi watchdog jurnalisme mensyaratkan pengumpulan berita secara independen. Churnalism dinilai mengkhawatirkan justru karena mengikis kapasitas media untuk mengawasi kekuasaan. Jika sejak hari pertama tidak ada media yang menanyakan mekanisme pengawasan dana Rp 150 miliar ini, publik akan lebih sulit menuntut transparansi ketika program ini berjalan beberapa bulan ke depan.

Ketiga, pola pemberitaan yang seragam rentan menciptakan ilusi konsensus. Pembaca lima artikel berbeda soal kebijakan ini mungkin merasa sudah mendapat gambaran komprehensif. Padahal kelima artikel itu berasal dari satu sumber yang sama, tanpa verifikasi silang. Berbagai riset churnalism konsisten mengidentifikasi pola ini sebagai penyebab lanskap berita yang homogen, meski tampak beragam di permukaan.

Bukan Salah Wartawan Semata

Fenomena ini bukan semata soal kemalasan jurnalistik individu. Struktur industri media saat ini mendorong ke arah churnalism: tekanan traffic, keterbatasan jumlah reporter di lapangan, dan ekspektasi kecepatan publikasi yang terus meningkat. Redaksi kecil dengan sumber daya terbatas sering kali tidak punya pilihan lain. Mereka mengandalkan rilis resmi sebagai bahan baku utama pemberitaan harian.

Yang bisa dilakukan bukan menyalahkan satu pihak. Yang perlu dibangun adalah kesadaran, baik di kalangan pembaca maupun pelaku industri, bahwa banyaknya berita tentang satu topik tidak otomatis berarti topik itu sudah dibahas secara mendalam. Kuantitas liputan dan kualitas analisis adalah dua hal yang berbeda. Keduanya perlu dibedakan saat kita menilai seberapa baik sebuah isu publik sudah “diliput”.

Bagaimana Media Monitoring Mendeteksi Churnalism

Di titik inilah media monitoring berperan lebih jauh daripada sekadar menghitung jumlah pemberitaan atau mengukur sentimen. Dengan memantau pola kemunculan berita, kesamaan narasi, dan keberagaman sumber, media monitoring bisa membantu mengidentifikasi satu hal penting. Apakah sebuah isu benar-benar diperdebatkan secara kritis, atau hanya mengalami amplifikasi dari satu sumber informasi yang sama? Tiga hal konkret berikut bisa dipantau untuk mengenali pola churnalism:

Kesamaan narasi

Media monitoring dapat membandingkan judul dan paragraf pembuka dari puluhan artikel yang membahas topik yang sama. Alat ini lalu mengukur seberapa mirip strukturnya. Semakin tinggi kemiripan lintas outlet dalam rentang waktu singkat, semakin besar kemungkinan liputan itu bersumber dari transkrip atau siaran pers yang sama. Reportase independen jarang menghasilkan kemiripan setinggi itu.

Keberagaman sumber

Alat pemantauan media, Newstensity bisa mengidentifikasi berita yang menyebut kata kunci atau nama tertentu. Newstensity lalu memetakan siapa saja narasumber yang dikutip di tiap artikel. Jika nyaris semua artikel hanya mengutip satu pihak, yaitu pejabat yang berpidato, itu jadi indikator churnalism yang terukur secara konkret. Pemetaan semacam ini juga berguna untuk melacak siapa yang justru tidak pernah dimintai konfirmasi, misalnya pihak yang terdampak kebijakan atau pengamat independen di luar lingkaran pejabat yang berpidato.

Kedalaman analisis

Media monitoring bisa memisahkan dua metrik yang sering tercampur. Pertama, berapa banyak berita yang terbit soal suatu isu. Kedua, seberapa dalam sentiment media  di antara berita-berita itu.

Bagi praktisi komunikasi, humas, peneliti, maupun pembuat kebijakan, kemampuan membedakan dua hal ini penting. Ia menghasilkan gambaran yang lebih utuh tentang kualitas percakapan publik, bukan sekadar volumenya.

Penutup

Rencana insentif Rp20 miliar untuk kota terbersih adalah kebijakan yang baik niatnya dan layak didukung. Namun cara media massa meliputnya jadi soal tersendiri: nyaris seragam, minim pertanyaan lanjutan, dan lebih menyerupai penyebaran siaran pers ketimbang liputan independen. Ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam ekosistem media saat ini.

Informasi kini berlimpah. Tantangan sesungguhnya adalah membedakan antara banyaknya pemberitaan dan kayanya perspektif. Ketika puluhan media menyampaikan narasi yang hampir identik, media monitoring bisa menjadi alat untuk melihat pola yang tidak tampak oleh pembaca sehari-hari. Alat ini juga bisa mengidentifikasi gejala churnalism, sebelum ia dianggap sebagai kebiasaan yang wajar. Bagi pembaca biasa, kebiasaan sederhana seperti mengecek apakah sebuah berita mengutip lebih dari satu pihak sudah cukup jadi langkah awal. Bagi praktisi media monitoring, data soal kesamaan narasi dan keberagaman sumber bisa mengubah cara mereka membaca lanskap pemberitaan, dari sekadar volume menjadi kualitas percakapan publik yang sesungguhnya.

Kontributor

Muhammad Reza

Aan K. Riyadi