Kecerdasan buatan (AI) mengubah pendidikan lebih cepat dari kemampuan sebagian besar sistem pendidikan meresponsnya. Mesin kini bisa mencari informasi, merangkum bacaan, dan menyusun jawaban dalam hitungan detik. Perubahan ini mempermudah proses belajar, tetapi juga membuka risiko yang jarang dibicarakan. Siswa yang terbiasa mendapat jawaban instan dari AI berpotensi kehilangan kebiasaan berpikir kritis dan mengevaluasi informasi secara mandiri.

Paradoks AI di Pendidikan: Makin Pintar Menjawab, Makin Jarang Berpikir

Menteri Pendidikan dan Riset Estonia, Kristina Kallas, mengangkat paradoks ini dalam forum TEDx University of Tartu pada 2 Juni 2026. Kallas membuka pembicaraannya bukan dengan membahas kecanggihan teknologi, melainkan dengan menegaskan bahwa ia akan berbicara soal manusia, bukan soal AI. Pilihan sudut pandang ini menjadi penting. Sebagian besar diskusi tentang AI di pendidikan masih terjebak pada pertanyaan “apa yang bisa dilakukan AI.” Pertanyaan “apa yang terjadi pada manusia ketika AI melakukannya” jarang mendapat porsi serius.

Menurut Kallas, kemampuan AI dalam menjawab pertanyaan justru memunculkan persoalan baru. Semakin banyak tugas kognitif yang diserahkan kepada mesin, semakin sedikit kesempatan otak manusia untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Riset yang diterbitkan di jurnal Societies oleh Gerlich (2025) memperkuat kekhawatiran ini. Dari 666 responden lintas usia dan latar belakang, studi itu menemukan korelasi negatif yang kuat antara intensitas penggunaan alat AI dan kemampuan berpikir kritis. Kelompok usia 17-25 tahun menunjukkan tingkat kerentanan paling tinggi.

Fenomena ini punya nama dalam kajian ilmu kognitif. Para peneliti menyebutnya cognitive offloading, dan memahami konsep ini menjadi kunci untuk melihat mengapa dampak AI terhadap kemampuan berpikir bukan sekadar kekhawatiran spekulatif.

Apa Itu Cognitive Offloading dan Mengapa Ini Penting?

Cognitive offloading adalah kecenderungan manusia untuk memindahkan proses berpikir kepada alat bantu eksternal. Risko dan Gilbert (2016) pertama kali merumuskan konsep ini. Pada dasarnya, cognitive offloading bersifat adaptif. Menuliskan daftar belanjaan atau menggunakan kalkulator membebaskan kapasitas otak untuk tugas yang lebih penting. Masalah muncul ketika pola ini meluas ke proses yang seharusnya melatih kapasitas kognitif, seperti menganalisis argumen, mengevaluasi bukti, atau menyusun gagasan baru.

Kallas menggunakan analogi dari sejarah literasi untuk menjelaskan skala perubahan ini. Ketika mesin cetak ditemukan, kemampuan membaca bergeser dari keahlian segelintir kalangan menjadi keterampilan wajib bagi semua orang. Pola serupa kini terulang: AI mengambil alih tugas mengingat dan merangkum, sehingga keterampilan yang dituntut bergeser ke kemampuan menganalisis, menilai, dan mencipta.

Kerangka yang digunakan Kallas merujuk pada Taksonomi Bloom (Revised), yang membagi kemampuan kognitif ke dalam enam tahap: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tiga tahap pertama berjalan dengan energi kognitif yang relatif rendah. Tiga tahap terakhir menuntut usaha mental yang jauh lebih besar.

Kallas membedakan antara dua mode kerja otak. Mode pertama bersifat otomatis: mengingat fakta, menjalankan kebiasaan, mengulang prosedur yang sudah dikuasai. Mode kedua menuntut energi tinggi: membandingkan bukti, menguji asumsi, membangun argumen baru. Otak manusia secara alamiah cenderung memilih jalur yang membutuhkan energi paling sedikit.

Ketika AI menyediakan jalan pintas untuk tugas-tugas di tiga tahap bawah, ruang latihan bagi tiga tahap atas menjadi lebih sempit. Sejumlah pengamat pendidikan mengingatkan agar pembagian ini tidak dimaknai terlalu harfiah sebagai fakta neurosains. Taksonomi Bloom lebih tepat dipahami sebagai alat bantu praktis bagi guru dalam merancang pembelajaran, bukan peta biologis otak.

Studi dari MIT Media Lab menambah bukti eksperimental. Para peneliti membagi 54 subjek ke dalam tiga kelompok: menulis esai dengan ChatGPT, dengan mesin pencari Google, atau tanpa alat bantu sama sekali. Kelompok yang menggunakan AI generatif menunjukkan aktivitas otak paling rendah dan hasil tulisan paling buruk, baik pada tingkat neural, linguistik, maupun perilaku. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kemudahan yang ditawarkan AI bukan tanpa konsekuensi.

Perlu dicatat, tidak semua studi sampai pada kesimpulan yang sama. Penelitian dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) terhadap 121 mahasiswa justru menemukan bahwa penggunaan AI berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis. Catatan pentingnya: cara penggunaan, bukan intensitasnya, yang menentukan dampak. Perbedaan temuan ini memperkuat argumen bahwa desain penggunaan AI menjadi faktor kunci.

Estonia dan AI Leap: Memaksa Siswa Tetap Berpikir

Estonia merespons tantangan cognitive offloading dengan cara yang berbeda dari kebanyakan negara. Alih-alih melarang AI di ruang kelas, pemerintah Estonia meluncurkan program AI Leap pada September 2025. Program ini melibatkan sekitar 20.000 siswa kelas 10-11 di seluruh 154 sekolah menengah atas, bersama sekitar 4.900 guru. Investasi tahun pertama mencapai €4 juta, ditanggung bersama oleh kementerian pendidikan dan mitra swasta.

Yang membedakan AI Leap dari distribusi perangkat lunak biasa adalah desain pedagogisnya. Estonia bekerja sama dengan OpenAI dan Anthropic untuk mengembangkan model tutor bergaya Socratic. Aplikasi pembelajaran ini tidak memberikan jawaban langsung, melainkan merespons siswa dengan serangkaian pertanyaan balik yang memaksa mereka tetap berpikir. Siswa yang sudah mencoba aplikasi ini melaporkan bahwa alat tersebut “menyebalkan karena banyak bertanya dan tidak langsung memberi jawaban.” Pengelola program menilai reaksi itu justru sebagai indikator keberhasilan.

Sebelum AI Leap diluncurkan, 64-90% siswa Estonia sudah menggunakan alat AI komersial untuk mengerjakan tugas sekolah. Para pengelola program menilai penggunaan tanpa panduan ini justru menghambat perkembangan berpikir kritis, fokus, dan kreativitas siswa. AI Leap dirancang untuk mengubah pola itu: bukan melarang AI, melainkan mengubah perilaku interaksi siswa dengan AI.

Indonesia dan SKB 7 Menteri: Memasang Koridor Etis

Indonesia merespons tantangan serupa dari arah yang berbeda. Pada 12 Maret 2026, tujuh menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 400.1-492 Tahun 2026. SKB ini berisi pedoman pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital serta kecerdasan artifisial di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. SKB ini menjadi aturan pertama di Indonesia yang secara spesifik mengatur bagaimana AI boleh dan tidak boleh digunakan dalam konteks pendidikan.

Dokumen SKB menyatakan secara eksplisit bahwa pemanfaatan AI dalam pendidikan harus berpusat pada manusia (human-centered). Teknologi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kapasitas intelektual peserta didik, bukan pengganti yang menyebabkan kemampuan berpikir kritis menurun akibat ketergantungan pada hasil instan. SKB ini bahkan menggunakan istilah “cognitive debt” untuk menggambarkan risiko tersebut.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa teknologi digital dan AI harus memberdayakan anak-anak, bukan memperdaya mereka. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti jumlah besar anak pengguna internet di Indonesia sebagai alasan mengapa perlindungan harus menjadi prioritas.

Ketujuh kementerian yang terlibat mencakup Kemendagri, Kemenag, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Komdigi, Kementerian PPPA, dan Kementerian Kependudukan. Cakupan lintas sektor ini mencerminkan pengakuan bahwa tata kelola AI di pendidikan bukan urusan satu kementerian saja. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut bahwa 55.000 guru sudah dilatih di seluruh Indonesia. Mata pelajaran Koding dan AI sudah menjadi pilihan mulai kelas 5 SD sejak tahun pelajaran 2025-2026.

Estonia vs Indonesia: Satu Kekhawatiran, Dua Pendekatan

Kedua negara berangkat dari kekhawatiran yang sama: generasi muda berisiko kehilangan kemampuan berpikir mendalam di tengah kemudahan yang ditawarkan AI. Respons mereka berbeda.

Estonia memilih cara mengajar dan mendidik masyarakatnya sejak dini untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintahnya bekerja sama langsung dengan pengembang AI global untuk merancang ulang cara siswa berinteraksi dengan teknologi. Hasilnya adalah tutor AI yang sengaja dirancang “menyebalkan,” yakni memaksa siswa berpikir alih-alih menyerahkan jawaban. Pendekatan ini menyentuh inti masalah cognitive offloading di level desain produk.

Indonesia memilih jalur regulatif-koordinatif. SKB 7 Menteri menetapkan prinsip-prinsip etis, membagi peran antarkementerian, dan memberikan koridor yang jelas bagi satuan pendidikan. Pendekatan ini meletakkan fondasi tata kelola yang sebelumnya tidak ada. Setiap sekolah kini memiliki acuan formal untuk menentukan bagaimana AI digunakan di ruang kelas mereka.

Perbedaan skala turut memengaruhi pilihan pendekatan. Estonia memiliki sekitar 154 sekolah menengah atas dan populasi kecil yang memungkinkan eksperimen terkoordinasi secara nasional. Indonesia menghadapi tantangan skala yang jauh lebih besar: ratusan ribu satuan pendidikan, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, dan keragaman kesiapan guru. Dalam konteks itu, menetapkan koridor regulasi lintas kementerian adalah langkah yang logis sebagai fondasi, meskipun implementasi di level sekolah masih memerlukan waktu untuk diukur hasilnya.

Ada satu kesamaan yang layak dicatat. Baik SKB Indonesia maupun AI Leap Estonia sama-sama menyatakan bahwa AI bukan untuk dilarang, melainkan untuk diatur agar mendukung proses berpikir. SKB menggunakan frasa “human-centered,” AI Leap menggunakan prinsip “learn to think with AI, not let AI think for you.” Kedua formula ini mengarah ke tujuan yang sama, meskipun alat implementasinya berbeda.

Kedua pendekatan berada di tahap awal. AI Leap sedang mengumpulkan data dari chat log siswa dan uji kognitif terstandar melalui uji coba terkontrol berskala besar (randomized controlled trial). Indonesia belum memiliki mekanisme evaluasi yang sebanding. Efektivitas kedua kebijakan baru bisa dinilai dalam beberapa tahun ke depan, ketika data tentang dampak kognitif siswa mulai tersedia. Tapi pertanyaan yang mereka coba jawab berlaku untuk siapa saja yang berinteraksi dengan AI setiap hari.

Mengapa Ini Relevan di Luar Ruang Kelas

Kebiasaan mengandalkan AI untuk mencari jawaban cepat bukan fenomena yang terbatas pada pelajar. Profesional di berbagai bidang, dari jurnalis hingga analis data, kini menggunakan AI generatif sebagai bagian dari rutinitas kerja. Pertanyaan yang sama berlaku: apakah penggunaan tersebut mendorong seseorang untuk berpikir lebih tajam, atau justru mengurangi kebiasaan memverifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi?

Perdebatan yang diangkat Kallas dan kebijakan yang diterbitkan Indonesia menyentuh prinsip yang lebih luas dari sekadar kebijakan sekolah. Cara seseorang mendesain interaksinya dengan AI menentukan apakah alat tersebut memperkuat atau melemahkan kapasitas berpikir. Tutor Socratic yang memaksa siswa bertanya balik dan koridor etis yang menuntut skeptisisme terhadap output AI adalah dua versi dari prinsip yang sama. Manusia harus tetap menjadi pihak yang berpikir, bukan sekadar pihak yang menerima jawaban.

Penutup

Prinsip dari eksperimen Estonia dan kebijakan Indonesia ini mudah dipahami, meski menerapkannya secara konsisten jauh lebih sulit. AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu berpikir, bukan pengganti proses berpikir itu sendiri. Perbedaannya terletak pada satu hal. Apakah penggunaan AI mendorong seseorang mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan menimbang berbagai sudut pandang? Atau justru membuatnya berhenti berpikir?

Kontributor

Muhammad Reza

Aan K. Riyadi