Dalam satu dekade terakhir, peta ekonomi dunia mengalami pergeseran tajam. Blok negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS —yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—muncul sebagai kekuatan alternatif terhadap dominasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Semangat awal dari terbentuknya BRICS adalah mendobrak ketimpangan sistem global yang dianggap terlalu pro-Barat dan menciptakan ruang baru bagi ekonomi negara Selatan. 

BRICS Summit tahun 2023 menandai babak baru ekspansi organisasi ini. Negara-negara seperti Iran, UEA, Mesir, dan Ethiopia bergabung, memperkuat suara Global South.  

BRICS muncul menjadi salah satu blok baru dengan kekuatan ekonomi yang signifikan. Agenda-agenda yang diusung BRICS pun menjadi sorotan. Salah satu agenda sentral yang sering disuarakan BRICS adalah mendorong de-dollarisasi—yakni mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan dan keuangan global. Langkah ini menjadi perhatian khusus Amerika Serikat, yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap posisi hegemoniknya di dunia. 

Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara sudah lama menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan BRICS. Namun, keputusan Indonesia untuk bergabung secara penuh ke dalam BRICS baru diungkapkan pada Januari 2025, sebelum akhirnya diumumkan secara resmi dalam KTT BRICS di Johannesburg pada bulan Juni 2025. BRICS Summit selanjutnya pada 6 – 7 Juli 2025 di Rio de Janeiro menjadi momen selebrasi bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia hadir sebagai anggota penuh dari kelompok negara berkembang yang digadang-gadang menjadi poros baru kekuatan dunia. Sayangnya, selebrasi tersebut disambut dengan pukulan dari Amerika Serikat.  

Pada 7 Juli 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan baru terkait tarif untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Presiden Trump mengumumkan, Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 25% untuk barang-barang dari Tunisia, Malaysia, dan Kazakhstan, dengan tarif sebesar 30% untuk Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina, naik menjadi 32% untuk Indonesia pada produk tertentu, 35% untuk Serbia dan Bangladesh, 36% untuk Kamboja dan Thailand, serta 40% untuk Laos dan Myanmar. Kesepakatan dengan Indiapun sudah hampir tercapai. 

Menanggapi dinamika tersebut, Presiden Prabowo memilih pendekatan diplomatik. Ia menekankan pentingnya dialog yang “equal and fair” dengan Amerika Serikat, sembari tetap berpartisipasi aktif dalam BRICS. 

Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai bagian dari strategi negosiasi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington untuk meneken nota kesepahaman dagang senilai US$34 miliar. Paket ini mencakup pembelian produk AS seperti pesawat Boeing, gandum, dan investasi energi. Adapun pelaku industri Indonesia yang terlibat dalam penandatanganan MoU tersebut, yaitu PT Pertamina (Persero), dan PT Busana Apparel Group (mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia), FKS Group, Sorini Agro Asia Corporindo (sebagai anggota dari Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung Indonesia), dan Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia. 

Langkah ini ditafsirkan sebagai cara Indonesia menunjukkan itikad baik, serta sebagai “perisai dagang” terhadap kebijakan tarif yang dianggap tidak bersahabat. 

Namun, Presiden Trump masih terus menekan. Setelah diumumkan tarif dasar sebesar 32%, langkah berikutnya dari AS adalah menambahkan tambahan tarif 10% secara spesifik kepada negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Jika diterapkan kumulatif, maka beberapa sektor ekspor Indonesia—seperti tekstil, alas kaki, dan komponen elektronik—berpotensi terkena beban tarif hingga 42%. Ini adalah ancaman serius bagi daya saing produk nasional di pasar AS. Industri padat karya sangat mungkin terpukul, sementara produsen menengah berisiko mengalami stagnasi ekspor. 

Skema tarif terbaru ini adalah lonjakan tajam dari skema tarif sebelumnya, dan membuat Indonesia berada dalam posisi rentan di antara kepentingan BRICS dan tekanan ekonomi dari AS.

Masuknya Indonesia ke dalam BRICS memang menandai perubahan orientasi kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan berani. Dengan bergabungnya negara-negara seperti Iran, Ethiopia, UEA, dan Mesir ke dalam blok ini, BRICS bukan lagi klub eksklusif lima negara, tapi telah berevolusi menjadi jaringan kekuatan Selatan Global yang menantang dominasi tatanan lama. BRICS kini mengusung agenda reformasi multilateralisme, de-dolarisasi, dan keadilan ekonomi global. Di titik inilah posisi Indonesia menjadi sangat strategis—sekaligus rawan tekanan. 

Keuntungan dari menjadi bagian BRICS tidak bisa dipandang remeh. Selain akses ke New Development Bank (NDB), Indonesia juga bisa mendorong reformasi sistem keuangan internasional yang selama ini timpang. Indonesia juga bisa memperluas pasar ekspor ke negara-negara anggota BRICS lainnya, dan mengurangi ketergantungan terhadap AS sebagai satu-satunya pasar utama. 

Selain memiliki akses ke pendanaan alternatif melalui New Development Bank (NDB) milik BRICS, Indonesia bisa memperoleh pembiayaan untuk proyek infrastruktur, energi hijau, dan digitalisasi tanpa syarat ketat seperti di IMF atau Bank Dunia. Keuntungan lain yang diperoleh adalah BRICS dapat membuka peluang ekspor baru ke negara-negara seperti Brasil, India, Afrika Selatan, dan UEA, yang dapat mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan Eropa. Indonesia juga akan mendapatkan peningkatan daya tawar global. Keanggotaan BRICS memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam forum internasional seperti G20, WTO, dan PBB, terutama dalam isu reformasi sistem keuangan global dan tatanan multipolar.  

Meskipun bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS membuka banyak peluang, akan tetapi keputusan ini juga memunculkan sejumlah risiko yang patut dicermati. Salah satu risiko paling nyata adalah potensi sanksi ekonomi atau tekanan dagang dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.  

Selain risiko eksternal, Indonesia juga menghadapi tantangan ketimpangan kekuasaan di dalam tubuh BRICS itu sendiri. China, sebagai ekonomi terbesar dalam blok ini, memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan BRICS. Dominasi ini bisa menggeser agenda-agenda BRICS ke arah yang lebih menguntungkan Beijing, sementara kepentingan negara berkembang seperti Indonesia bisa terpinggirkan.  

Indonesia juga harus berhati-hati terhadap stigma geopolitik yang bisa menempel akibat keanggotaan di BRICS. Meskipun pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan ini adalah bagian dari politik luar negeri bebas dan aktif, persepsi internasional khususnya di kalangan negara-negara Barat dapat berbeda. Jika Indonesia dianggap terlalu condong ke poros BRICS, terutama saat blok ini memperkuat agenda de-dolarisasi dan reformasi IMF yang menentang sistem lama yang dipimpin Barat, maka relasi diplomatik dan investasi dari negara seperti AS, Jepang, atau Uni Eropa bisa terpengaruh. 

Dari sisi internal, keanggotaan di BRICS juga bisa memunculkan tekanan kebijakan terhadap Indonesia. Misalnya, dalam isu transisi energi, BRICS cenderung mendorong pendekatan berbasis energi terbarukan yang tidak selalu kompatibel dengan realitas ketergantungan energi fosil Indonesia. Selain itu, dalam isu hak asasi manusia, keberagaman sistem politik negara-negara BRICS bisa membuat BRICS cenderung menghindari pembahasan isu HAM secara terbuka yang berisiko mengaburkan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbuka di kawasan ASEAN. 

Persebaran di Media Massa 

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan kenaikan tarif impor sebesar 10% yang dikenakan Trump terhadap negara-negara anggota blok ini menjadi sorotan luas media massa, baik internasional maupun nasional.  

Menggunakan alat big data media monitoring, Newstensity merekam narasi terkait panasnya pemberitaan tarif impor BRICS tersebut dengan kata kunci “BRICS” dan “tarif impor” dalam periode 5 – 8 Juli 2025 berhasil menemukan berita kurang lebih sebanyak 9.175 berita di media massa. 

Pemberitaan mulai merangkak naik di tanggal 6 – 7 Juli 2025 ketia BRICS Summit sedang berlangsung di Brazil dan terlihat stagnan hingga tanggal 8 Juli 2025. 

Media internasional juga turut menyoroti isu ini khususnya dari sudut pandang geopolitik dan efek yang akan timbul pada ekonomi global, sementara media nasional lebih banyak menekankan pada makna diplomatik dan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. 

Beberapa media nasional yang mendominasi adalah kompas.com dan kontan.co.id. Media Kompas mengangkat sisi optimisme dan kebanggaan nasional atas bergabungnya Indonesia ke BRICS. Media nasional juga menyoroti keuntungan yang akan didapatkan Indonesia usai secara resmi bergabung menjadi anggota BRICS baik keuntungan eksternal dan juga internal.  

Media Kompas yang mendominasi pemberitaan, menyoroti menguatnya IHSG rupiah setelah diumumkannya tarif impor oleh Trump dan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk membicarakan tarif lebih jauh dengan Amerika Serikat. 

Selain Kompas dan Kontan, Detik juga memuat pernyataan resmi Sekretariat Kabinet yang menyebut keikutsertaan dalam BRICS sebagai bagian dari inisiatif langsung Presiden Prabowo. Namun, seiring perkembangan kebijakan tarif Trump, pemberitaan mulai berubah: muncul keraguan apakah saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk masuk BRICS, terutama mengingat ancaman terhadap ekspor dan potensi isolasi dari pasar AS dan Eropa. 

Dari media internasional, media seperti Reuters dan Channel News Asia (CNA) menampilkan narasi bahwa Indonesia, sebagai anggota baru BRICS, tengah menghadapi konsekuensi nyata dari pergeseran poros kebijakan luar negerinya. Reuters menggarisbawahi langkah cepat pemerintah Indonesia yang mengirim delegasi tinggi ke Washington untuk bernegosiasi menjelang tenggat kenaikan tarif, dengan nilai ekspor yang terancam mencapai lebih dari US$34 miliar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam, tetapi mengambil pendekatan diplomatik aktif untuk memitigasi dampak ekonomi dari keputusan unilateral Presiden Trump. Sentimen dalam pemberitaan ini relatif netral-kritis; media internasional memosisikan Indonesia sebagai negara yang terjebak dalam tarik-menarik kekuatan besar, tetapi tetap rasional dan strategis dalam bertindak. 

Melihat dari sisi sentimen, pemberitaan secara umum terbagi antara antusiasme diplomatik dan kekhawatiran ekonomi. Dari big data engine Newstensity, terlihat jika sentimen pemberitaan di media massa didominasi oleh sentimen positif.  

Beberapa media menilai bahwa langkah Indonesia memperluas jejaring global melalui BRICS adalah bagian dari strategi jangka panjang yang positif. Di sisi lain, media massa mencatat bahwa tarif tambahan dari Trump merupakan pukulan serius terhadap stabilitas dagang Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis seperti tekstil, furnitur, dan produk otomotif. 

Secara keseluruhan, bisa digarisbawahi jika media internasional memotret Indonesia sebagai aktor yang “berani tapi hati-hati,” sementara media nasional masih membangun narasi bahwa BRICS adalah peluang strategis, meski kini dibayangi tantangan geopolitik baru. Di tengah tekanan tarif yang berpotensi memukul sektor ekspor, sentimen terhadap langkah Indonesia tetap relatif positif; selama pemerintah bisa mengelola risiko dengan transparan dan cepat merespons dampaknya. 

Opini Publik di Media Sosial 

Setelah pengumuman tarif impor BRICS tambahan 10% oleh Presiden Trump pada minggu pertama Juli 2025, isu ini menjadi viral beberapa jam di media sosial khususnya X (Twitter) setelah Summit BRICS. Banyak pengguna internasional mengutip pemberitaan global, sementara akun-akun Indonesia mulai membahas dampaknya terhadap industri dan ekonomi nasional. 

Diskusi mencapai puncaknya pada tanggal 7–8 Juli, dengan sejumlah hashtag seperti #IndonesiaBRICS, #TrumpTarif, dan #AntiAmericanTariff digunakan ribuan kali. Percakapan di X terkait kenaikan tarif impor juga menarik perhatian dari akun-akun populer di bidang ekonomi, politik luar negeri, dan influencer aktivis digital. 

Dibantu dengan alat big data Socindex, dengan memasukkan kata kunci “BRICS” dan “tarif impor”, dalam periode 5 – 8 Juli 2025 ditemukan sekitar 2.831 percakapan. Dengan angka tersebut, percakapan ini mencapai kepada sebanyak 2 juta audiens dan melibatkan 841 pengguna akun atau author.  

Dilihat dari cuitan netizen, percakapan publik di X terbagi dalam dua kubu; antusiasme atas posisi strategis Indonesia di panggung global, dan skeptisisme terhadap risiko ekonomi yang mungkin ditanggung akibat keputusan tersebut.  

Banyak warganet mengekspresikan rasa bangga bahwa Indonesia kini duduk sejajar dengan negara-negara besar seperti Brasil, India, dan China dalam forum BRICS. Keikutsertaan ini dianggap sebagai tonggak baru diplomasi Indonesia dalam mewujudkan tatanan ekonomi global yang lebih inklusif dan adil bagi negara berkembang. 

Tak hanya itu, suara kritis dari netizen juga mulai bermunculan. Sejumlah pengguna mempertanyakan apakah langkah bergabung ke dalam BRICS dilakukan di waktu yang tepat, mengingat Indonesia kini berisiko kehilangan akses dagang yang kompetitif di pasar Amerika Serikat. Sentimen skeptis juga menyasar potensi dominasi China dalam struktur BRICS, yang dinilai dapat memengaruhi independensi kebijakan ekonomi Indonesia di masa depan. 

Walaupun demikian, senada dengan persebaran topik tarif impor Trump, sentimen riuhnya pemberitaan di X didominasi oleh sentimen positif. Hal ini bisa dilihat dari cuitan-cuitan yang mendukung keputusan pemerintah dalam bergabungnya ke dalam BRICS, meskipun tarif impor yang dikenakan Trump juga tidaklah kecil. 

Di lain sisi, berdasarkan grafik kategori pengguna X dari Socindex di bawah, pembicaraan seputar isu BRICS dan tarif impor Trump di X didominasi oleh akun non-manusia seperti robot dan cyborg.  

Dilihat jika akun bertipe robot menyumbang jumlah tertinggi dalam percakapan tersebut, disusul oleh cyborg (akun dengan aktivitas campuran otomatis dan manual), dan terakhir oleh akun yang terverifikasi sebagai manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar cuitan yang beredar selama periode analisis bukan berasal dari interaksi organik antar pengguna biasa, melainkan melibatkan sistem otomatisasi atau kampanye terstruktur. 

Temuan ini kemudian membuka pertanyaan penting terkait persepsi publik di media sosial, terutama dalam terkait. Di satu sisi, sentimen positif dapat mencerminkan antusiasme masyarakat. Namun di sisi lain, ketika didorong oleh akun-akun otomatis, hal tersebut patut ditinjau lebih jauh: apakah merupakan cerminan aspirasi kolektif, atau bagian dari strategi komunikasi yang disengaja oleh pihak tertentu. 

Siapkah Indonesia Bergabung ke dalam BRICS? 

Di tengah riuhnya panggung geopolitik global, keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS menandai langkah penting di tengah dinamika ekonomi dunia yang berubah cepat. Di satu sisi, ini adalah peluang strategis untuk melepaskan ketergantungan pada poros ekonomi lama dan menjajaki potensi baru bersama negara-negara berkembang. Namun di sisi lain, respons cepat dari Amerika Serikat dalam bentuk kenaikan tarif impor menunjukkan bahwa setiap pilihan strategis akan selalu disertai risiko geopolitik yang tidak bisa dihindari begitu saja. 

Kini, tantangan bagi Indonesia bukan hanya bagaimana memaksimalkan manfaat dari keanggotaan di BRICS, tetapi juga bagaimana merespons tekanan eksternal dengan bijak. Di tengah dukungan publik yang cukup besar, akan tetapi juga disertai sentimen dan persepsi yang terbentuk oleh narasi publik, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi babak baru ini, dengan segala konsekuensinya? Dan bagaimana kita memastikan bahwa arah kebijakan luar negeri ini benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya agenda elite? 

Penulis: Jenna Nadia Rasbi (Jangkara), Ilustrasi: Aan K. Riyadi