Jakarta — Sepanjang bulan Juni 2026, Jakarta menjadi pusat gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Patung Kuda, hingga depan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek ini menyuarakan tuntutan terkait kebijakan ekonomi, penolakan kenaikan harga BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kritik terhadap praktik militerisme.

Menggunakan alat kerja Big Data Analytics, PT Binokular Media Utama (“Binokular”) melakukan riset percakapan di media sosial tentang sorotan dan distribusi argumen juga percakapan publik terkait sosial terkait unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat pada periode 11–23 Juni 2026.

Pemantauan ini dilakukan untuk melihat bagaimana isu demonstrasi berkembang di ruang publik, siapa saja aktor yang banyak dikaitkan, platform apa yang paling aktif, serta narasi apa yang mendorong perhatian masyarakat.

Pemberitaan Media Massa Didominasi Sentimen Negatif

Dalam periode 11–23 Juni 2026, pemantauan melalui dashboard Newstensity, Binokular mencatat 16.428 artikel media massa terkait unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat.

Dari jumlah tersebut, pemberitaan dengan sentimen negatif mencapai 9.064 artikel atau 55 persen. Pemberitaan positif tercatat 6.719 artikel atau 41 persen, sedangkan pemberitaan netral berada di angka 645 artikel atau 4 persen.

Dominasi sentimen negatif menunjukkan bahwa media massa lebih banyak memberi ruang pada aspek kritik, kontroversi, respon kebijakan, dan tekanan terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Namun, porsi sentimen positif yang cukup besar juga menunjukkan adanya pemberitaan yang menempatkan demonstrasi sebagai bagian dari penyampaian aspirasi publik dan dinamika demokrasi.

Dari sisi jenis media, pemberitaan didominasi oleh media online sebanyak 14.637 artikel atau 89 persen dari total pemberitaan. Media elektronik mencatat 1.089 pemberitaan atau 7 persen, sementara media cetak mencatat 702 pemberitaan atau 4 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa kanal online menjadi jalur utama distribusi isu demonstrasi karena memiliki kecepatan produksi, pembaruan informasi, dan jangkauan sebar yang lebih tinggi.

Volume pemberitaan mengalami fluktuasi selama periode pemantauan. Puncak pemberitaan terjadi pada 12 Juni 2026 dengan 3.330 artikel. Kenaikan lain tercatat pada 15 Juni 2026 dengan 2.761 artikel. Pola tersebut mengindikasikan bahwa perhatian media meningkat pada momen tertentu, terutama ketika terjadi perkembangan lapangan, respon pejabat, atau perluasan tuntutan mahasiswa.

Manajer News Analytics Newstensity, Nicko Mardiansyah, mengatakan bahwa demonstrasi mahasiswa dalam periode ini menjadi simpul penting yang menghubungkan berbagai aktor dan isu. “Pemberitaan media massa memperlihatkan bahwa demonstrasi mahasiswa tidak berdiri sebagai agenda tunggal. Isu ini terhubung dengan respon pemerintah, pernyataan pejabat, tuntutan terhadap lembaga negara, serta cara aparat dan institusi publik merespon aspirasi yang muncul,” kata Nicko.

Nicko menjelaskan, tingginya sentimen negatif tidak dapat langsung dibaca sebagai penolakan terhadap aksi mahasiswa. Menurutnya, sentimen negatif dalam konteks media massa lebih banyak menggambarkan muatan kritik, tekanan isu, dan sorotan terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu memberi respon.

“Sentimen negatif dalam pemberitaan perlu dibaca secara hati-hati. Dalam isu demonstrasi, negatif tidak selalu berarti media menolak aksi. Sering kali, sentimen negatif muncul karena pemberitaan memuat kritik mahasiswa, kekhawatiran publik, polemik kebijakan, atau catatan terhadap respon institusi,” ujar Nicko.

Instagram Menjadi Kanal Utama Percakapan Publik

Di media sosial, percakapan terkait unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat mencapai 333.677 unggahan dengan total engagement sebesar 379.330.385 interaksi. Angka ini memperlihatkan bahwa isu demonstrasi memperoleh perhatian luas di ruang digital, terutama melalui platform yang memiliki karakter visual dan mudah membentuk distribusi cepat.

Instagram menjadi platform dengan volume percakapan terbesar, yaitu 269.024 unggahan atau sekitar 80,6 persen dari total talk. Twitter/X berada di posisi berikutnya dengan 24.437 percakapan, disusul YouTube sebanyak 17.535 percakapan, Facebook 13.460 percakapan, TikTok 7.650 percakapan, dan Threads 1.571 percakapan.

Dominasi Instagram menunjukkan bahwa penyebaran isu demonstrasi banyak dipengaruhi oleh unggahan visual, potongan video, dokumentasi lapangan, carousel berita, dan komentar pada akun media maupun akun populer. Sementara itu, Twitter/X berperan sebagai ruang respon cepat dan diskusi
teks, sedangkan YouTube menjadi kanal yang memperluas pembahasan melalui format video dan komentar panjang.

Dari sisi sentimen, percakapan media sosial didominasi oleh sentimen netral sebanyak 209.193 unggahan atau 63 persen. Sentimen negatif tercatat 95.152 unggahan atau 28 persen, sedangkan sentimen positif mencapai 29.332 unggahan atau 9 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar percakapan publik masih bersifat informatif, responif, atau berupa penyebaran ulang informasi, meskipun kritik tetap hadir dalam jumlah signifikan.

Data bot detection memperlihatkan bahwa 267.654 percakapan atau 80 persen berasal dari akun organik. Sementara itu, 66.023 percakapan atau 20 persen terindikasi sebagai bot. Dominasi akun organik menunjukkan bahwa percakapan isu demonstrasi memiliki basis keterlibatan publik yang cukup kuat.

Vice President Operation Binokular Big Data Analytics, Ridho Marpaung, menilai percakapan di media sosial menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu tersebut.

“Data media sosial memperlihatkan bahwa percakapan mengenai demonstrasi mahasiswa digerakkan terutama oleh akun organik. Ini menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap isu tersebut cukup kuat dan tidak semata dibentuk oleh pola amplifikasi buatan,” ujar Ridho.

Ridho menilai temuan ini penting bagi institusi publik yang harus membaca dinamika isu secara lebih presisi. “Ketika 80 persen percakapan berasal dari akun organik, artinya isu ini memang menarik perhatian pengguna. Pemerintah, lembaga negara, maupun pemangku kepentingan lain perlu membaca percakapan semacam ini sebagai sinyal publik, bukan sekadar lalu lintas komentar di media sosial,” kata Ridho.

Tuntutan Mahasiswa, Respon Pejabat, dan Isu Keamanan

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa percakapan tidak hanya berpusat pada aksi demonstrasi di lapangan. Isu berkembang melalui beberapa narasi utama, mulai dari tuntutan mahasiswa, respon pejabat negara, kekhawatiran terhadap aparat keamanan, hingga perdebatan mengenai isu ekonomi yang dikaitkan dengan aspirasi peserta aksi.

Top isu terbesar di media sosial adalah aksi demonstrasi BEM UI, Trisakti, Esa Unggul, dan berbagai elemen mahasiswa lain dengan 14.035 percakapan. Isu berikutnya adalah pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berharap demonstrasi berlangsung santun, dengan 7.232 percakapan.

Polemik mengenai BEM UBK yang membantah klaim bahwa pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran merupakan hasil “setting” juga menjadi perhatian publik, dengan 6.114 percakapan. Isu lain yang cukup besar adalah permintaan mahasiswa agar aparat tidak represif dalam aksi di Bundaran HI, dengan 5.998 percakapan. Selain itu, respon Sekretaris Kabinet Tedymengenai harga Pertamax di Indonesia yang disebut lebih murah dibanding negara lain memicu 5.149 percakapan.

Menurut Nicko, rangkaian isu tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa berkembang menjadi percakapan berlapis.

“Data top isu memperlihatkan bahwa publik tidak hanya membicarakan siapa yang turun aksi. Percakapan juga bergerak ke arah bagaimana pejabat merespon, bagaimana aparat mengamankan demonstrasi, dan bagaimana tuntutan mahasiswa dikaitkan dengan isu ekonomi serta kebijakan pemerintah,” kata Nicko.

Dalam ontology news, demonstrasi mahasiswa menjadi simpul utama yang menghubungkan aktor politik, institusi pemerintah, organisasi mahasiswa, dan media massa. Beberapa entitas yang memiliki keterkaitan kuat dengan isu utama antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, DPR RI, Kementerian Agama, BEM SI, dan kelompok mahasiswa.

Keterhubungan ini menunjukkan bahwa isu demonstrasi tidak hanya diposisikan sebagai peristiwa lapangan, tetapi juga sebagai ruang pertarungan narasi antara aspirasi mahasiswa, respon pemerintah, sikap lembaga negara, dan perhatian publik.

Pernyataan Menag Nasaruddin Umar mengenai penyampaian aspirasi secara santun menjadi salah satu narasi yang banyak dikaitkan dengan pembahasan demonstrasi. Di satu sisi, narasi ini menekankan pentingnya ketertiban dan musyawarah. Di sisi lain, respon publik menunjukkan bahwa sebagian warganet tetap menaruh perhatian pada substansi tuntutan dan cara pemerintah menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Jaringan Percakapan Dikendalikan Hub Besar

Salah satu temuan paling signifikan dari Social Network Analysis (SNA) adalah terbentuknya pola jaringan yang membentuk 6 klaster komunitas, 3 hub utama, 4 akun bridge, dan lebih dari 25 akun yang teridentifikasi dalam jaringan percakapan. Prabowo dan Lambesahamija menjadi dua hub terbesar dalam percakapan ini. Keduanya menunjukkan dua kutub yang berbeda: satu terhubung dengan tokoh pemerintahan, sementara yang lain masuk dalam ranah akun populer atau viral.

Temuan ini memperlihatkan bahwa isu demonstrasi mahasiswa tidak hanya beredar di ruang politik formal. Isu tersebut juga masuk ke ruang konten populer yang mampu menjangkau audiens lebih luas. Akun DPR RI muncul dalam jaringan, tetapi tidak menjadi pusat utama distribusi percakapan.

Pola jaringan yang terbaca adalah scale-free atau hub-spoke. Mayoritas akun kecil hanya terhubung dengan satu atau dua node besar. Dengan pola seperti ini, informasi lebih banyak mengalir dari akun besar ke akun pinggiran, bukan murni dari percakapan horizontal antarpengguna.

Data SNA juga menunjukkan indikasi awal echo chamber. Klaster yang membawa narasi kritis dan klaster pro pemerintah tampak memiliki irisan koneksi terbatas. Kondisi ini perlu diperhatikan karena percakapan yang terpisah dapat membuat masing-masing kelompok hanya menerima narasi yang memperkuat pandangannya sendiri.

Meski demikian, terdapat beberapa akun bridge yang berperan menghubungkan klaster percakapan. Kompascom menjadi penghubung antara klaster media dan klaster diskusi publik. Ardisatriawan berperan sebagai bridge individu yang menghubungkan beberapa komunitas. Sementara itu, jakartatalk menjadi penghubung antara klaster atas dan klaster menengah.

Ridho menilai pemetaan jaringan percakapan menjadi penting dalam pengelolaan isu publik. “Dalam isu yang bergerak cepat, pemangku kepentingan tidak cukup hanya melihat jumlah percakapan. Yang perlu dibaca adalah siapa yang menjadi hub, siapa yang menjadi penghubung antarklaster, dan narasi apa yang mulai berpindah dari satu komunitas ke komunitas lain,” ujar Ridho.

Bagaimana Pemerintah Hendaknya Mengelola Respon?

Berdasarkan temuan media monitoring, Binokular menilai bahwa pengelolaan isu demonstrasi mahasiswa perlu dilakukan dengan pendekatan komunikasi yang lebih terukur. Pemerintah dan lembaga negara perlu memastikan bahwa respon publik tidak berhenti pada imbauan ketertiban, tetapi juga menjawab substansi tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan elemen masyarakat.

Pertama, institusi terkait perlu menyampaikan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana aspirasi mahasiswa diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti. Publik perlu melihat bahwa demonstrasi diperlakukan sebagai mekanisme partisipasi warga, bukan sekadar gangguan ketertiban.

Kedua, isu keamanan demonstrasi perlu dijelaskan secara terbuka. Kekhawatiran terhadap tindakan represif aparat muncul sebagai salah satu percakapan penting di media sosial. Karena itu, informasi mengenai prosedur pengamanan, komitmen perlindungan peserta aksi, dan kanal pengaduan perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana.

Ketiga, pejabat publik perlu berhati-hati, tenang dan arif dalam memberi respon terhadap isu ekonomi yang masuk dalam tuntutan demonstrasi. Pernyataan yang tidak disertai konteks dapat memicu perdebatan baru dan memperpanjang siklus isu di media sosial.

Keempat, lembaga publik perlu memantau akun hub dan akun bridge secara berkala. Dalam pola percakapan yang bergantung pada akun besar, perubahan narasi dapat menyebar cepat apabila didorong oleh akun dengan jangkauan tinggi.

Kelima, monitoring harian perlu mencakup volume, sentimen, aktor, platform dominan, top isu, dan pola jaringan percakapan. Data tersebut dapat membantu institusi menentukan prioritas respon dan menghindari komunikasi yang terlambat.

“Komunikasi publik dalam isu demonstrasi perlu berpijak pada data dan substansi. Kecepatan penting, tetapi isi respon harus relevan dengan pertanyaan publik. Jika respon hanya bersifat normatif, ruang digital akan tetap mencari jawaban sendiri melalui narasi yang belum tentu akurat,” kata Nicko.

Ridho mengajak Pemerintah untuk bisa menampung aspirasi dan kritik yang disampaikan sebagai suatu kebenaran untuk perbaikan dari kondisi-kondisi tidak ideal yang memang dirasakan oleh masyarakat. “Pemerintah tetap perlu jujur dan berbesar hati mendengar aspirasi dan kritik yang disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Aspirasi dan kritik itu bisa menjadi evaluasi dan tindaklanjut untuk perbaikan-perbaikan kebijakan kebijakan dan prrogran-program pemerintah. Apabila aksi unjuk rasa mahasiswa ditakuti dan justru praktik kebohongan yang yang diperhatikan, maka tentu ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, kebenaran itu meninggkan derajat bangsa,” ujar Ridho.

Di sisi lain, Ridho juga mengajak kelompok-kelompok masyarakat termasuk kalangan mahasiswa untuk bisa menyampaikan aspirasi dan kritik, tetap dengan cara damai dan beradab, serta menjaga kemurnian aksi unjuk rasa dari upaya kepentingan agenda politik kelompok tertentu dan upaya untuk memecah belah bangsa. “Sejarah banyak mencatat perubahan-perubahan di Indonesia datang dari kalangan mahasiswa sebagai sebuah kelompok yang menyuarakan kebenaran, aspirasi dan kritik perbaikan terhadap kondisi di Indonesia. Oleh karenanya, kalangan mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil perlu menjaga kemurnian aksinya dan tetap berdiri teguh dalam menyuarakan kebenaran dan masukan-masukan kepada Pemerintah dengan cara-cara yang damai dan beradab,” tutup Ridho.

—————————————————————————————-

Terima Kasih.

Narahubung

Nicko

Ridho