Meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan memicu sorotan terhadap aksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembersihan ikan sapu-sapu di sejumlah sungai di Jakarta, seiring populasinya yang dinilai kian masif. Ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) merupakan salah satu spesies ikan dengan kemampuan adaptasi morfologi yang memungkinkannya bertahan di berbagai lingkungan perairan tawar. Keberadaan ikan ini di perairan Indonesia dapat menimbulkan dampak ekologis, terutama ketika spesies ini menjadi invasif dan bersaing dengan spesies lokal dalam memperebutkan ruang hidup.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebutkan bahwa jumlah populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta diperkirakan telah melebihi 60%. Hal itu menunjukkan dominasi spesies tersebut sehingga dapat menjadi ancaman serius bagi ekosistem perairan. Ikan ini memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang tinggi, memangsa telur ikan lain, sehingga menyebabkan ikan endemik lokal sulit bertahan hidup. Selain itu, ikan sapu-sapu dinilai berbahaya apabila dikonsumsi karena potensi kandungan residu zat pencemar yang tinggi.

Aksi ini sebelumnya telah lebih dulu mendapat perhatian dari pegiat lingkungan Arief Kamarudin, yang mengungkapkan keresahan terhadap populasi ikan sapu-sapu yang membludak di wilayah ibu kota. Menurut pernyataan Arief, populasi ikan invasif yang cepat berkembang ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan sungai. Selain berkembang biak dengan cepat hingga mengancam stabilitas populasi ikan lokal, juga merusak dasar sungai karena perilaku penggalian dasar perairan.

Pemprov DKI Jakarta melakukan penanganan dengan menangkap ikan sapu-sapu secara serentak di lima wilayah kota sebagai Upaya menekan ledakan populasi tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari respons cepat dan inisiasi pemerintah dalam menindaklanjuti sorotan publik dan pegiat lingkungan terkait lonjakan populasi ikan invasif. Upaya pengendalian ini dipastikan oleh Pramono bahwa akan dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu unggahan yang diperoleh dari media sosial dengan respons audiens tertinggi terkait isu ini berasal dari akun TikTok @radioelshinta, menampilkan operasi pengendalian ikan sapu-sapu dengan penangkapan massal serentak di lima kota administrasi Jakarta dengan hasil total 6,98 ton pada hari Jumat, 17 April 2026. Ikan sapu-sapu hasil tangkapan mengandung residu logam berat tinggi sehingga dipastikan tidak dikonsumsi dan dilanjutkan dengan penguburan terkontrol.

Aksi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disambut dengan berbagai respons luas dari warganet, mulai dari dukungan terhadap langkah pemerintah hingga kritik atas metode yang dinilai kontroversial.

Berdasarkan hasil monitoring menggunakan dashboard Socindex pada berbagai kanal media sosial (meliputi Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube, Threads, dan TikTok) menunjukkan bahwa isu operasi pemusnahan ikan sapu-sapu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lima wilayah kota administrasi Jakarta memperoleh total 43.447 percakapan. Pemantauan dilakukan dalam rentang waktu antara 14–21 April 2026 dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan; Pemusnahan Ikan Sapu-sapu, Pengendalian Ikan Sapu-sapu, Polemik Ikan Sapu-sapu, MUI Pemprov DKI Jakarta, Majelis Ulama Indonesia Pemprov DKI, MUI Pemerintah Provinsi DKI, dan MUI Kritik DKI Jakarta.

Reaksi Publik di Media Sosial

Warganet memberikan tanggapan beragam mengenai upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian populasi ikan sapu-sapu. Mayoritas warganet mendukung program tersebut dan menilai tindakan dari pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi urgensi lingkungan.

Di sisi lain, sebagian warganet menunjukkan reaksi negatif terhadap isu ini berupa kritik dan mempertanyakan efektivitas pemusnahan ikan sapu-sapu bagi lingkungan dan dalam jangka panjang. Seperti komentar yang mempertanyakan mengapa langsung dilakukan pemusnahan tanpa memanfaatkan terlebih dahulu, atau mengomentari pemerintah seharusnya memerhatikan isu lain yang lebih krusial dan menilai upaya ini tidaklah mendesak.

Beragam tanggapan dari warganet merupakan respons yang dapat dipahami karena isu ini tidak hanya berkaitan dengan metode teknis pengendalian spesies invasif, namun juga pertimbangan etika kesejahteraan hewan dan dampaknya ke lingkungan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan pun menjadi sorotan utama. Sebagian warganet menilai langkah tersebut efektif, namun di sisi lain mempertanyakan potensi risiko ekologis setelah dilakukan penguburan. Respons publik tidak hanya fokus pada kebijakan pemerintah, namun juga implementasi dari kebijakan tersebut dalam konteks tanggung jawab lingkungan setelah program berjalan.

Kritik MUI terhadap Metode Penguburan Ikan Sapu-sapu, dinilai sebagai “Tidak Memerhatikan Kesejahteraan Hewan”

Selain perdebatan publik mengenai metode pengendalian populasi ikan sapu-sapu yang dilakukan dengan cara penguburan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan kritik untuk metode tersebut, terutama dari sisi etika dan kesejahteraan hewan karena diduga sebagian ikan dikubur dalam kondisi masih hidup. MUI menilai bahwa praktik tersebut menyalahi dua prinsip utama dalam Islam, yaitu rahmatan lil ‘alamin serta prinsip kesejahteraan hewan.

Meski demikian, MUI berpendapat bahwa kebijakan pengendalian populasi ini tepat dilakukan sebab karakter ikan sapu-sapu yang berpotensi mengancam populasi ikan endemik lokal di sungai daerah Jakarta.

Tanggapan dari MUI memperluas perdebatan yang sebelumnya fokus kepada dampak ekologis dan efektivitas metode yang dilakukan menjadi berkembang ke ranah etika dan moral kepada sesama makhluk hidup. Kebijakan mengenai lingkungan perlu dievaluasi secara berkelanjutan, termasuk bagaimana pelaksanaan dari program tersebut.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta merespons kritik dari MUI dengan positif, menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi terhadap metode pemusnahan ikan sapu-sapu yang dikubur dalam kondisi masih hidup dan memastikan melibatkan ahli dalam penyesuaian prosedurnya. Merujuk pada rekomendasi dari MUI, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, sesuai arahan memastikan ikan sapu-sapu yang ditangkap sudah dalam kondisi mati sebelum dilakukan penguburan untuk menghindari pelanggaran terhadap etika kesejahteraan hewan.

Kesimpulan

Pemerintah berperan besar dalam pengendalian lingkungan. Operasi pemusnahan ikan sapu-sapu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta memperoleh dukungan dari warganet. Gerakan ini dinilai sebagai upaya melindungi keberlangsungan spesies lokal yang terancam oleh dominasi ikan invasif.

Namun, Langkah tersebut juga memicu diskusi publik mengenai metode pemusnahan yang digunakan, termasuk efektivitas dan potensi dampak lingkungannya dalam jangka Panjang. Pengendalian populasi memang diperlukan, dengan syarat dilaksanakan dengan pendekatan aman  sesuai dan berbasis kajian ilmiah. Meskipun banyak memperolah dukungan dari publik, kebijakan pengelolaan lingkungan tetap membutuhkan pertimbangan ekologis yang menyeluruh dan matang. Polemik ini menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap isu lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan dari pemerintah tidak lepas dari sorotan publik di media sosial.