Preloader
Binokular Hubungi Kami
Testimoni

Siapa yang Benar? Menilik Berbagai Survei Kinerja Setahun Prabowo-Gibran

Tanggal 20 Oktober 2025 menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putihnya. Bertepatan dengan momentum tersebut, sejumlah lembaga survei merilis persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan ini. Hasil survei ini menjadi evaluasi atas berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi Kabinet Merah Putih. Hasil survei tidak hanya merefleksikan popularitas, tetapi menjadi refleksi bagaimana program-program Presiden Prabowo menyentuh masyarakat luas.

Hasil survei akan sangat bergantung pada bagaimana lembaga survei mengambil dan mengolah sampelnya. Mulai dari metodologi yang digunakan, berapa besar sampel yang diambil, teknik pengambilan data dari sampel, margin of error dan unsur-unsur lainnya. Semua unsur tersebut memiliki peran krusial dalam memastikan akurasi survei. Dan hal ini terlihat dari hasil survei yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Poltracking

Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional awal Oktober 2025 untuk mengukur kinerja, kebijakan, dan persepsi publik atas program pemerintahan Presiden Prabowo selama setahun pertama. Survei dilakukan pada 3-10 Oktober dengan metode stratified multistage random sampling terhadap 1.220 responden di 38 provinsi. Survei ini memiliki margin of error 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Poltracking menemukan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi mencapai 81,5% dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan mencapai 78,1%. Faktor gaya kepemimpinan tegas dan berwibawa menjadi pendorong terbesar kepuasan publik dengan 18,8 %. Di sisi lain, ada faktor bantuan pemerintah yang tepat sasaran mencapai 12,3 % dan kepuasan terhadap program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 10,4 %.

Dilihat secara sektoral, bidang pendidikan kepuasan tertinggi 79%. Kemudian disusul kesehatan 76,6%, pertahanan 75,5%, dan sosial-budaya 74,9 %. Di sisi lain, sektor dengan kepuasan terendah meliputi hukum dan pemberantasan korupsi 68,2%, politik dan stabilitas nasional 65,7 %, serta ekonomi 57,4 %.

Jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga mendapat evaluasi. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendapat tingkat kepuasan tertinggi dengan 65,7 %, disusul Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu), Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur), dan Agus Subianto (Panglima TNI). Mayoritas publik (58,4 %) setuju dilakukan reshuffle kabinet.

Program prioritas Presiden Prabowo pun mendapat apresiasi. Program MBG diketahui oleh 89,7 % publik dan dinilai memuaskan oleh 53,5% responden sebagai program dengan manfaat yang paling dirasakan. Dukungan tinggi juga diberikan pada Program 3 Juta Rumah Subsidi sebesar 54,7 % dan Koperasi Merah Putih yang dikenal oleh 58,6 % responden.

Indonesia Political Opinion

Indonesia Political Opinion (IPO) mengevaluasi jalannya satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dengan menggelar jajak pendapat yang bertajuk Survei Nasional Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei tersebut dilaksanakan dengan periode pengambilan sampel selama 9-17 Oktober 2025.

Sama seperti Poltracking, IPO menggunakan metode stratified multistage random sampling. IPO menetapkan Primary Sampling Unit (PSU) pada sejumlah kelurahan/desa di seluruh Indonesia yang dipilih secara proporsional. Dari setiap kelurahan/desa, dipilih secara acak lima Rukun Tetangga (RT), lalu dua keluarga dari masing-masing RT, dan satu responden dari setiap keluarga.

Responden dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper, dengan komposisi laki-laki dan perempuan seimbang (50:50), serta memenuhi kriteria usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Metode ini menghasilkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia dengan margin of error sekitar 2,90% dan tingkat kepercayaan 95%.

Menurut survei IPO, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sangat tinggi mencapai 81%. Masyarakat juga puas terhadap kinerja Presiden Prabowo di angka 67%. Sama seperti Poltracking, aspek ketegasan dan kewibawaan Presiden Prabowo menjadi faktor tertinggi sebagai penentu kepuasan masyarakat yaitu sebesar 19,8%. Alasan kepuasan utama lainnya adalah karena program kerja yang memihak masyarakat 15,5% dan sikap mendukung pemberantasan korupsi 14,2%.

Secara sektoral, IPO menemukan persepsi positif tertinggi muncul pada bidang ekonomi perdesaan yang mencapai 85%, diikuti penegakan hukum 80%, keamanan nasional 77%, dan politik nasional 74%. Sementara itu, ada beberapa bidang yang perlu menjadi catatan, yaitu bidang ekonomi nasional 73%, pemberantasan korupsi 61%, dan hanya 42% yang menyatakan positif untuk bidang pelaksanaan demokrasi.

Survei IPO menunjukkan 61% publik puas terhadap susunan Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai berkinerja paling baik dengan 17,5%, disusul Sekretaris Kabinet (Setkab) Teddy Indra Wijaya 15,1%, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono 11,8%. Publik juga menilai posisi yang paling tepat dijabat oleh Setkab Teddy Indra Wijaya sebesar 85,1%, Menag Nasaruddin Umar 71,2%, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa 70,8%.

Publik juga memberikan penilaian cukup positif terhadap sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Program MBG menjadi program paling dikenal dengan tingkat awareness 94% dan memiliki penilaian positif oleh 62% responden. Kemudian Program Pengadaan 3 Juta Rumah Rakyat yang diketahui oleh 74% responden dengan 56% penilaian baik. Program Koperasi Merah Putih dan Dana Desa yang sama-sama diketahui oleh 74% responden, dengan apresiasi sebesar 69% untuk Program Dana Desa dan 53% untuk Koperasi Merah Putih.

Celios

Berbeda dengan dua lembaga sebelumnya yang fokus pada persepsi publik secara umum, lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) menghadirkan pendekatan yang lebih kritis. Survei Celios yang berjudul “Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” dilakukan dengan dua pendekatan berbeda untuk memberikan penilaian secara komprehensif dan lebih analitik.

Metode pertama adalah pengambilan sampel expert judgment pada 120 jurnalis dari 60 lembaga pers. Jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses informasi yang luas, kemampuan analisis kebijakan yang tajam, dan pengalaman dalam memantau kinerja pejabat publik, sehingga mampu menilai dampak kebijakan secara komprehensif dan objektif. Periode pengambilan survei dilakukan pada tanggal 30 September-13 Oktober 2025.

Metode kedua menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei nasional yang dilakukan selama 2-17 Oktober 2025 untuk melengkapi penilaian para pakar. Survei ini melibatkan 1.338 responden yang tersebar di wilayah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan. Pengumpulan data dilakukan secara digital, yaitu melalui iklan berbasis target di platform Facebook dan Instagram yang diatur untuk menjangkau responden dengan kriteria lokasi, minat, usia, jenis kelamin, dan isu ekonomi yang spesifik.

Hasilnya, survei Celios memberikan gambaran penilaian publik yang sangat kritis. Pemerintahan Prabowo hanya meraih nilai rata-rata 3 dari 10, dengan penilaian terhadap Presiden Prabowo Subianto di angka 3 dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan lebih rendah di angka 2.

Celios menemukan bahwa dari aspek pemenuhan janji politik, 99% responden yang mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran gagal merealisasikan sebagian besar janji-janji politiknya. Selanjutnya, 72% responden menilai capaian program selama setahun belum efektif dan ditambah dengan 80% menyatakan bahwa rencana kebijakan yang diusung tidak sesuai dengan kebutuhan publik.

Kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam menjalankan pemerintahan juga mendapat sorotan. Sebanyak 64% responden menganggap kepemimpinan pemerintah berjalan dengan buruk. 91% responden juga menilai bahwa pemerintah tidak mampu mengkomunikasikan program dan kebijakannya dengan baik.

Sementara itu, tata kelola anggaran dianggap 81% masih berjalan dengan buruk atau sangat buruk. Upaya penegakan hukum mengalami penilaian serupa, dengan 75% responden menilai penegakan hukum belum berjalan dengan adil dan tegas. Sementara itu, 43% responden menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum maksimal.

Di bidang ekonomi, beban pajak dan pungutan dianggap memberatkan oleh 84% responden. Sebanyak 53% responden menilai bantuan ekonomi sebagai stimulus tidak tepat sasaran dan belum membantu kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat juga melihat tantangan internal dalam tubuh pemerintah. Sebanyak 58% responden menilai kolaborasi antar-kementerian dan lembaga tidak berjalan dengan efektif. Sementara 96% responden berkeinginan untuk merombak kabinet, terutama pada menteri-menteri yang dianggap berkinerja buruk. Perombakan kabinet dibarengi dengan keinginan besar untuk memangkas jumlah kementerian, yang diamini oleh 98% responden.

Berbagai penilaian buruk ini berdampak pada elektabilitas Prabowo-Gibran. Sebanyak 34% responden yang sebelumnya memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 menyatakan tidak akan memilih kembali pasangan ini pada pemilu mendatang.

Eksposur Media terhadap Berbagai Lembaga Survei

Newstensity merekam pemberitaan survei satu tahun kinerja Prabowo-Gibran di media. Menggunakan bauran keyword “survei” dan “prabowo, Newstensity menangkap 3.109 berita selama periode 17-23 Oktober 2025. Puncak volume pemberitaan terjadi pada 20 Oktober 2025 dengan 1.092 berita. Hal ini wajar karena bertepatan dengan satu tahun berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024.

Detik.com menjadi media yang paling banyak merilis berita terkait survei kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan 50 berita. Diikuti tribunnews.com 42 berita, tempo.co 34 berita, rmol.id 33 berita, dan mediaindonesia.com dengan 28 berita. Daftar 10 media teratas hanya diisi oleh media online. Hal inimenunjukkan bahwa pemberitaan topik ini lebih banyak didorong oleh portal berita online yang memiliki kecepatan tinggi dalam merespons isu-isu terkini.

Poltracking menjadi lembaga yang paling banyak diberitakan terkait survei kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan total 597 berita. Di posisi kedua ada IndoStrategi dengan 343 berita. Celios ada di posisi ketiga dengan 340 berita. Lembaga lainnya Indonesia Political Opinion (IPO) dengan 168 berita, Indikator Politik Indonesia dengan 48 berita, Indeks Politica Indonesia 40 berita, LSI Denny JA dikutip oleh 32 berita, Indo Survey & Consulting (ISC) dimuat dalam 14 artikel.

Eksposur media yang cukup tinggi terhadap empat lembaga survei itu terlihat pada bauran word cloud terkait pemberitaan survei kinerja satu tahun Prabowo-Gibran. Empat nama yang menonjol, yaitu Poltracking, Celios, IndoStrategi, dan IPO menunjukkan tingkat eksposur yang cukup tinggi oleh media sebagai rujukan terkait evaluasi satu tahun pemerintahan.

Poltracking Indonesia menjadi lembaga yang paling sering dikutip media. Temuan Poltracking memperlihatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh IndoStrategi dan IPO.

Sementara itu, hasil survei Celios menjadi beda karena memasukkan opini jurnalis sebagai expert judgment. Hasil survei yang disampaikan oleh Celios menjadi yang paling kontras jika dibandingkan dengan lembaga lainnya. Meskipun demikian, hasil survei Celios menjadi menarik karena menawarkan perspektif yang berbeda.

Sejumlah lembaga survei menunjukkan hasil yang relatif positif terhadap tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Poltracking dengan pemberitaan terbanyak mencatatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di angka 81,5%. Hasil positif juga dicatatkan oleh IPO dengan 81%, Index Politica sebesar 83,5%, Indeks Politica Indonesia dengan 80,2%, dan LSI Denny JA dengan 74,8%.

Indo Survey & Consulting hanya mengukur kepuasan terhadap kinerja menteri. ISC menemukan bahwa 12 menteri mendapatkan nilai rata-rata kepuasan masyarakat sebesar 70%.

Indikator Politik Indonesia adalah kasus yang unik di daftar tersebut. Indikator Politik Indonesia tidak merilis hasil surveinya secara resmi. Selain itu, lembaga tersebut dikutip dalam pemberitaan tentang beberapa pejabat, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra.

Hasil yang cukup moderat dirilis oleh IndoStrategi di angka 3,07 dari 5. Nilai itu tidak bisa dibilang buruk, tetapi memperlihatkan stabilitas dan pemakluman terhadap fase konsolidasi kekuasaan di setahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Celios merilis hasil survei yang secara kritis menilai kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei Celios berkesimpulan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran hanya patut mendapat poin 3 dari 10. Faktor utama penilaian tajam dari survei Celios adalah keterlibatan jurnalis yang memiliki kemampuan analitis sebagai sampel dalam jajak pendapat yang digelar oleh lembaga tersebut. Metodologi survei yang berbeda dari yang lain dapat mempengaruhi objektivitas hasil. Meskipun demikian, temuan Celios dapat memantik perdebatan publik terkait kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendapatkan citra positif dari hasil lembaga survei yang lain.

Penutup

Temuan lembaga survei, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah, memiliki ruangnya masing-masing. Meskipun ada dominasi hasil survei yang bernuansa positif, hal ini tidak menghalangi perspektif yang lebih kritis untuk mendapatkan eksposur media. Ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan selama satu tahun memang perlu dievaluasi, baik evaluasi secara positif maupun secara kritis.

Di sisi lain, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa survei akan sangat ditentukan dari metodologi yang digunakan. Akurasi survei sangat bergantung pada cara lembaga tersebut mengambil dan mengolah sampelnya. Dua teknik yang berbeda ditunjukkan dalam artikel ini, stratified multistage random sampling seperti yang digunakan Poltracking dan IPO atau expert judgment yang dipakai Celios. Ada pula unsur lain, seperti besaran sampel, margin of error, dan lainnya yang perlu diperhatikan.

Perbedaan metodologi inilah yang menjelaskan mengapa hasil survei antara satu lembaga dengan yang lain bisa berbeda, meskipun memiliki objek penelitian yang sama. Hal ini perlu dipahami pembaca agar dapat menimbang secara kritis dan selalu mempertanyakan keabsahan temuan suatu survei.

Kontributor

Analisis Lainnya

Dampak Senyap dari Udang Beku Cikande

Bagaimana jika makanan yang selama ini kita anggap aman ternyata membawa ancaman tak kasatmata? Di tengah panasnya isu makan bergizi…

Konversi Kritik Menjadi Dukungan ala Purbaya

Siang itu, sebuah nomor berdering di ponsel Purbaya Yudhi Sadewa yang masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lewat…

Membaca Ulang Pidato Kontroversial Prabowo di PBB tentang Palestina

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan implementasi solusi dua negara (two-state solution). Hal…

Gagal Paham Negara Soal Anarkisme: Dari Stigma “Anarkistis” hingga Kriminalisasi Buku 

Setiap kali jika demonstrasi di Indonesia berujung ricuh, kepolisian hampir selalu menggunakan istilah “anarkistis” untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Kosakata ini…

Kinerja TNI-Polri dan Evolusi Ketakutan Sipil

Ketika perang saudara di Inggris tahun 1642-1651, filsuf Thomas Hobbes tinggal di Prancis, mengerjakan karya filosofisnya yang dikenal sebagai mahakarya…

Pantang Mundur MBG di Tengah Banjir Kritikan dan Keracunan Massal

MBG atau yang diketahui sebagai program Makanan Bergizi Gratis masih menjadi topik yang terus diperbincangkan oleh masyarakat. Agaknya selalu ada…

17+8 Tuntutan Rakyat: Sebuah Pekerjaan Rumah Untuk Negara

Gelombang demonstrasi massa sedang melanda seluruh Indonesia. Demo massa yang dimulai dari tanggal 25 Agustus ini, telah menyebar bagai api…

Politikus Perempuan PDIP di DIY, Siapa Paling Populer?

Di tengah dinamika politik yang sering dianggap kental dengan figur laki-laki, nama Endah Subekti Kuntariningsih mencuat setelah terpilih sebagai bupati…

QRIS, dari Pasar Tradisional ke Kancah Global

Riuh suasana Pasar Gamping, DI Yogyakarta sudah mulai berkurang pagi itu. Beberapa los tampak kosong ditinggal pulang para pemiliknya yang…

Riuh Demo, Ricuh Massa, dan Krisis Representasi

Jakarta mendadak riuh pada 25 Agustus saat aksi masa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” memadati halaman gedung DPR/MPR RI….