Musim gugur fintech di Indonesia tampaknya masih belum berakhir. Teranyar, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau lebih dikenal sebagai Akseleran disebut mengalami gagal bayar kepada para lender-nya. Dalam bisnis fintech lending atau pinjaman daring (pindar), lender menjadi mitra fintech sebagai penyedia dana yang akan disalurkan perusahaan pindar ke peminjam (borrower). Dengan munculnya kasus ini, Akseleran menyusul entitas fintech lain yang sudah lebih dulu bermasalah seperti Crowde, Tanifund, KoinP2P, dan Investree. 

Gagal Bayar Borrower Akseleran 

Isu gagal bayar di Akseleran sebenarnya sudah terendus sejak awal tahun. Akseleran menyampaikan pada 3 Maret 2025 terdapat pendanaan gagal bayar pada 6 borrower beserta afiliasinya yang terjadi secara bersamaan, dengan outstanding pinjaman mencapai Rp 178,27 miliar. Keenam peminjam itu adalah PT PDB, supplier peralatan pertahanan dengan jumlah pendanaan Rp 42,3 miliar; PT EFI, kontraktor dengan nilai pendanaan Rp 46,55 miliar; PT PPD supplier pasir dan batu dengan nilai pendanaan Rp 59,04 miliar.  

Lalu, PT CPM, kontraktor dan desain interior dengan nilai pendanaan Rp 9,58 miliar; PT ABA, perusahaan konstruksi dengan nilai pendanaan Rp 15,54 miliar; serta PT IBW, perusahaan manufaktur furniture dengan nilai pendanaan Rp 5,25 miliar. Akibat pengembalian bermasalah ini, keuangan Akseleran terganggu dan berdampak pada pengembalian pinjaman lender lain.  

Gambar 1. Daftar penunggak Akseleran 

Ironisnya, sebagian perusahaan penunggak berafiliasi sebagai vendor-vendor BUMN dan proyek negara. PT PDB misalnya, merupakan supplier peralatan pertahanan ini sedang menunggu pembayaran dari proyek yang sudah dikerjakan.  

Kemudian PT EFI yang memiliki nilai gagal bayar Rp 45,56 miliar merupakan kontraktor EPC (engineering, procurement, construction) menjadi mitra konstruksi sipil dengan suatu perusahaan BUMN dan kontrak proyek mekanikal erector & commissioning untuk untuk BUMN pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh. PT EFI mengklaim kendala gagal bayar muncul karena tidak mendapat bayaran dari pemberi kerja untuk porsi retensi sebesar Rp20,45 miliar karena adanya keterlambatan pekerjaan sehingga mendapat penalti. 

Terakhir, PT PPD dengan nilai gagal bayar Rp 59,04 miliar adalah penyedia pasir dan batu untuk PT Andalan Multi Kencana. Nama terakhir adalah mitra pemerintah dalam pengerjaan proyek tol Semarang-Demak. PT PPD sedang menunggu pembayaran dari PT AMK meski PT PPD sudah mengaku diputus kontraknya oleh PT AMK dan mengalihkan dana pinjaman untuk proyek lain. Untuk kasus ini, Akseleran sedang menjalankan proses hukum. 

Badai Keuangan Fintech Lending 

Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 97 perusahaan fintech lending terdaftar di OJK pada Maret 2025, 19 diantaranya memiliki tingkat wanprestasi 90 (TWP90) yang tinggi. Seperti yang disebutkan di atas, kasus Akseleran mengingatkan publik pada kegagalan P2P lending lain seperti Crowde, Tanifund, KoinP2P, dan Investree. Beberapa perusahaan fintech ini bahkan sudah bangkrut dan dilikuidasi. Kasus yang paling menggemparkan adalah Investree, sang pionir P2P lending. 

OJK mencatat jumlah pengaduan terkait Investree yang masuk dalam sistem OJK ada sekitar 561 pengaduan. Kasus gagal bayar sudah muncul ke permukaan sejak 2023, lalu makin memburuk pada Februari 2024 dengan TKB90 mencapai 83,65 persen, jauh lebih tinggi ketimbang rasio Akseleran saat ini. OJK lalu mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 dan menetapkan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi sebagai tersangka karena menghimpun dana ilegal pada Desember 2024. Riwayat Investree berakhir saat RUPS pada 14 Maret 2025 dengan dibubarkannya Investree oleh tim likuidasi. Tim likuidator yang mengawasi pembubaran Investree meminta eks investor yang masih memiliki tanggungan untuk segera mengajukan klaim secara tertulis, dilengkapi dengan bukti yang sah paling lambat 60 hari sejak pengumuman ini. 

Setali tiga uang, Tanifund juga sudah dilikuidasi OJK karena rentetan kasus gagal bayar. Setelah pembubaran, OJK menerima tujuh pengaduan nasabah yang belum menerima pengembalian dana investasi mereka. Dua entitas P2P lending lain, Crowde dan KoinP2P (anak usaha KoinWorks) terindikasi terlibat fraud dalam gagal bayar kepada para lendernya.  

KoinP2P misalnya, mengalami kerugian Rp 365 miliar setelah dana supply chain financing dibawa kabur borrower sekaligus pemilik grup usaha MPP Transportation & Distribution Michael Timothy. Pendanaan ini merupakan pinjaman kepada pelaku bisnis di bawah usaha rantai pemasok seperti Michael. Sang owner diduga menggunakan 279 KTP pemilik usaha yang terlibat dalam rantai pasok usahanya untuk mengemplang dana supply chain financing.  

Terbaru, kasus yang menimpa Crowde berakibat pada pelaporan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) ke kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dari fasilitas kredit bank tersebut. Diketahui, J Trust Bank bekerja sama dengan Crowde selaku perusahaan fintech lending berbentuk platform untuk penyaluran pembiayaan kepada end-user atau borrower. Dalam kerjasama ini, kedua entitas menargetkan petani sebagai penerima manfaat. Namun dalam survei dan kunjungan acak J Trust ke para petani, end-user ternyata tidak mengetahui atau mengakui adanya pencairan pada platform Crowde. 

Kesamaan yang terjadi pada P2P lending bermasalah di atas adalah gagal bayar kepada lender karena borrower terlambat mengembalikan pinjaman. Akibatnya, pengembalian investasi menjadi tidak maksimal bahkan dana pokok investor sulit dicairkan. Untuk kasus Investree, Majalah Tempo edisi 29 Desember 2024 mengungkap adanya fraud yang dilakukan Adrian Gunadi kepada para super lender, yaitu investor yang menanam dana dengan nominal besar hingga Rp 1 miliar.  

Ada banyak faktor gagal bayar terjadi. Selain faktor eksternal karena kesulitan keuangan borrower, patut dicermati juga indikasi fraud yang melibatkan direksi dan operasional perusahaan yang tidak prudent karena pemilihan borrower yang kurang cermat. 

Komunikasi Akseleran 

Sebelum kasus ini meledak ke media sejak pertengahan Juni 2025, beberapa investor sudah mengalami gagal bayar pada bulan Maret 2025, bersamaan dengan pengumuman gagal bayar dari Akseleran. Namun, saat itu sejumlah investor mengaku belum khawatir dengan kondisi keuangan Akseleran.  

Salah satu investor yang mengungkapkan permasalahannya di media sosial lalu dikutip sejumlah media, adalah Anita Carolina melalui akun tiktok @anitacarolina612. Wanita yang disapa Anita tercatat sudah membuat delapan konten di Tiktok sejak 15 Maret 2025 sampai unggahan terakhir pada 31 Mei 2025. Anita mengaku uangnya tertahan Rp 472 juta yang disalurkan ke lima dari enam borrower bermasalah di atas.  

Layaknya nasabah Akseleran lain, Anita juga tergiur dengan janji return yang cukup tinggi hingga 10 persen per tahun. Namun sejak berinvestasi pada 2022, Anita hanya mendapat imbal 6,97 persen per tahun, jauh dari bayangan awalnya antara 10-20 persen. Dalam payout terakhir yang ia terima pada April 2025, jumlahnya bahkan tinggal Rp 300 ribu, atau 0,02 persen dari modal investasinya. Realisasi yang diterima Anita, selama 3 tahun menjadi investor Akseleran melenceng jauh dari janji yang diberikan Akseleran. 

Harus diakui, Akseleran menangani masalah ini dengan sangat baik. Anita, dan investor lain sudah ditemui pihak kolektor Akseleran untuk komunikasi penyelesaian kasus. Direksi Akseleran bahkan sudah menggelar pertemuan virtual via Zoom untuk menyampaikan kondisi terbaru perusahaan pasca kejadian gagal bayar pada bulan lalu. Berbeda dengan kasus Investree yang mengabaikan investornya karena fraud pimpinan, pihak Akseleran masih proaktif melakukan komunikasi dengan investor untuk menjaga optimisme publik. Optimisme itu juga dirasakan Anita dan investor lain yang terkena gagal bayar Rp 178,27 miliar.  

Akseleran sesungguhnya memiliki bumper untuk menangani gagal bayar dengan asuransi. Sayangnya, skema asuransi yang memberikan perlindungan sebesar sampai 75%-99% dari outstanding pinjaman tidak mampu menutupi kerugian karena terdapat batasan pertanggungan asuransi kredit berdasarkan jumlah total premi yang dibayarkan perusahaan kepada perusahaan asuransi. Kini, selain aktif menagih dan berharap pada janji borrower, investor Akseleran hanya bisa menunggu masalah ini selesai. 

Rapor Finansial dan Kolektabilitas Akseleran 

Likuiditas Akseleran memang dalam posisi berbahaya. Per 23 Juni 2025, tingkat keberhasilan bayar 90 (TKB90) Akseleran ada di level 44,85 persen. TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari kalender terhitung sejak jatuh tempo. Artinya, lebih dari separuh kredit yang dijembatani Akseleran kepada nasabah berada dalam keadaan macet. TKB90 merupakan indikator utama kesehatan platform P2P lending. Semakin tinggi nilainya, semakin sehat perusahaan.  

Indikator lain seperti yang ditampilkan situs Akseleran juga cukup rendah, TKB60 sebesar 32,33 persen, TKB30 sebesar 20,73 persen, dan TKB0 di level 13,63 persen. Meski demikian, overall TKB total Akseleran mencapai angka 98,58 persen yang artinya hampir seluruh pendanaan Akseleran sudah selesai. Angka ini juga mengindikasikan Akseleran sudah menjalankan bisnisnya dengan prudent.  

Gambar 2. Kinerja keuangan Akseleran 2024 

Sebelum kasus ini mencuat, performa keuangan Akseleran berjalan cukup baik. TWP90 selalu ditekan di bawah satu persen di mana tahun lalu angkanya hanya 0,55 persen. Tahun lalu, untuk pertama kalinya juga Akseleran berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 3,74 miliar, seiring dengan laba industri fintech lending yang sudah menyentuh Rp 1,27 triliun per November 2024. Sayangnya, performa gemilang ini harus ternodai kasus gagal bayar enam borrower. 

Amplifikasi Isu Berkat Felicia 

Kasus ini baru mencuat sepekan terakhir setelah muncul video permintaan maaf dari influencer keuangan Felicia Putri Tjiasaka di TikTok. Felicia sempat mempromosikan P2P lending sebagai sarana investasi dengan return menjanjikan, dan menyebut Akseleran sebagai pilihan investasinya. Setelah isu gagal bayar Akseleran muncul, Felicia meminta maaf dan menawarkan bantuan untuk investor yang terdampak. Di saat yang sama, sejumlah lender individu juga bersuara via media sosial. 

Gambar 3. Video permintaan maaf dari Felicia Putri Tjiasaka, sumber: Tiktok 

Engagement konten Felicia di atas memang sangat impresif. Menurut alat pengukur media sosial Socindex, konten Felicia yang membahas Akseleran menjadi konten dengan likes tertinggi kedua di akunnya selama bulan Juni 2025. Konten ini mendapat 993 komentar dan dibagikan ulang hingga 1.100 kali. Adapun kontennya yang paling banyak disukai selama Juni 2025 adalah penerimaan Bhutan pada mata uang kripto sebagai alat pembayaran untuk turis. 

Uniknya, Felicia juga mengaku sebagai korban. Meski tidak menyebut nominal, influencer ini juga kehilangan sejumlah uang karena macet. Sebagai informasi, Felicia memberi pendanaan ke Akseleran sejak 2020 dan sudah berhenti di tahun 2023. Tak hanya itu, Felicia juga diketahui mempromosikan Akseleran melalui kontennya. Dalam konten Youtube pada 8 Juli 2023, Felicia mengangkat isu bagaimana hidup dari bunga P2P lending yang menjanjikan return antara 10-12 persen setiap tahun. Konten inilah yang di kemudian hari menjadi kontroversi, saat Akseleran bermasalah. Moral stance-nya dengan mempromosikan Akseleran saat dirinya justru berhenti memberi pendanaan tentu patut dipertanyakan.  

Akibat video berbau promosinya, Felicia dikecam oleh warganet karena banyak investor yang kemudian tergiur menjadikan P2P lending sebagai sarana investasi. Apalagi, konten Felicia menyajikan potensi return yang sangat tinggi tanpa menyampaikan risiko investasi kepada masyarakat. Di sisi lain, investor yang terdampak juga harus berterimakasih ke Felicia. Tanpa konten Felicia di Tiktok, Anita dan investor lain mungkin tidak mendapat eksposur media setinggi ini. 

Grafik 1. Linimasa pemberitaan Akseleran, sumber Newstensity 

Temuan di media massa dengan bantuan monitoring tool milik Newstensity mengonfirmasi hipotesa itu. Kami memantau berita Akseleran selama 1-24 Juni 2025. Sebelum konten Felicia viral, publikasi berita Akseleran terhitung kecil, bahkan tidak ada pemberitaan di hari-hari tertentu. Setelah Felicia mengunggah kontennya, perlahan publikasi Akseleran bertambah yang dimulai pada 20 Juni 2025 dan memuncak pada 21 Juni 2025 dengan 17 berita. 

Dari 88 berita Akseleran selama 1-24 Juni, sebanyak 63 berita adalah berita gagal bayar Akseleran, 21 berita daftar pinjol resmi OJK yang setiap hari diperbarui media, dan dua berita aturan SLIK bagi calon nasabah fintech lending, dan satu berita general terkait likuiditas fintech di Indonesia. 

Gambar 4. Coverage pemberitaan Akseleran, sumber Newstensity 

Saat menelusuri lebih dalam konten berita, analisis lanjutan menemukan pengaruh penting Felicia pada pembentukan opini berita gagal bayar Akseleran. Dari 63 berita gagal bayar, terdapat 35 berita yang menyebut nama Felicia sebagai influencer yang terseret kasus ini. Kasus yang semula tertutup dan hanya beredar di kalangan investor melalui media sosial, kini bermigrasi ke media massa dengan audiens yang lebih luas. Tanpa persona dan engagement Felicia, besar kemungkinan persebaran isu gagal bayar Akseleran akan sangat terbatas. 

Seperti yang sudah diduga, sentimen negatif mendominasi isu ini. Tercatat 57 berita negatif yang mewakili 64,8 persen pemberitaan. Sisanya 22 berita netral dan sembilan berita positif yang berisi sosialisasi aturan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Bank Indonesia agar nasabah bisa mengajukan pinjaman di fintech lending. 

Penutup 

Dengan pasar yang sedemikian besar, industri fintech lending Indonesia seharusnya bisa tumbuh lebih pesat. Sayangnya, industri ini kerap tercoreng oleh serangkaian gagal bayar dan buruknya tata kelola dari para pengelola fintech. Kasus akseleran melengkapi daftar fintech lending bermasalah di Indonesia. Tanpa penanganan yang tepat, kasus ini akan membuat para lender kapok untuk menanamkan investasinya di fintech lending, dan pada akhirnya akan merugikan industri ini.

Penulis: Khoirul Rifai (jangkara.id), Ilustrasi: Aan K Riyadi