Program Kabinet Merah Putih tidak pernah gagal untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya proyek penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai buku sejarah Indonesia saat ini sudah tidak relevan, maka dari itu perlu diperbarui.

Proyek penulisan ulang sejarah akan menghasilkan 10 jilid buku sejarah resmi yang nantinya menjadi rujukan utama sejarah Indonesia. Proyek ini melibatkan 113 penulis serta membutuhkan biaya sekitar Rp 9 miliar. Awal mulanya buku sejarah baru akan dirilis pada 17 Agustus 2025. Namun, perilisan buku diundur menjadi 10 November 2025.

Meskipun belum dirilis, proyek penulisan ulang sejarah menimbulkan banyak polemik. Hal ini dikarenakan berbagai pelanggaran HAM berat tidak ada dalam outline buku sejarah baru. Peristiwa 1965 dan 1998 yang dinilai sangat krusial pun tidak dicantumkan. 

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon menyatakan ingin sejarah Indonesia ditulis dengan tone yang positif. Kemudian situasi makin memburuk ketika Fadli Zon menyangkal terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998. Fadli Zon mendapatkan kritik yang keras dari organisasi HAM, sejarawan, hingga DPR.

Berbagai pihak menuntut proyek penulisan ulang sejarah untuk dihentikan. Salah satunya adalah Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang menilai terdapat upaya whitewashing melalui proyek ini.

Bagaimana dengan tanggapan masyarakat di media sosial? Apakah masyarakat mendukung atau menolak proyek penulisan ulang sejarah? Untuk mengetahui jawabannya, kami menganalisa percakapan di media sosial terkait proyek penulisan ulang sejarah.

Sentimen di Media Sosial

Kami melakukan social media monitoring terkait isu proyek penulisan ulang sejarah dari 10 Mei 2025 hingga 12 Agustus 2025. Dari hasil crawling data melaluiSocindex, kami menganalisa 18.404 sampel percakapan di lima media sosial (X, Instagram, Facebook, Youtube, dan TikTok). Grafik berikut menunjukkan distribusi sentimen warganet terhadap isu tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi, yakni sebesar 15.616 percakapan atau 85% dari keseluruhan. Jumlah sentimen negatif yang tinggi menunjukkan penolakan publik yang kuat terhadap proyek penulisan ulang sejarah. Sentimen netral menempati posisi kedua dengan persentase 9%, yang berisi konten berita tanpa kecenderungan pro maupun kontra. Sementara itu, sentimen positif berada di posisi terakhir dengan persentase 6%, didominasi oleh dukungan terhadap Fadli Zon dan proyek penulisan ulang sejarah.

Apa yang Memicu Amarah Warganet?

Ketika Fadli Zon mengumumkan akan menulis ulang sejarah Indonesia, warganet sudah bereaksi negatif. Salah satunya akun TikTok @virdianaurellio yang menyebut proyek penulisan ulang sejarah adalah upaya propaganda. Warganet pun jadi mulai mempertanyakan kebenaran dari buku sejarah di sekolah.

Puncak amarah warganet terjadi ketika Fadli Zon menyatakan tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan 1998. Pernyataan ini memicu gelombang kecaman di media sosial. Hasil analisis menunjukkan kritik atas pernyataan Fadli Zon menjadi isu yang paling banyak dibicarakan warganet.

Mayoritas warganet meyakini bahwa pemerkosaan massal benar-benar terjadi pada kerusuhan 1998. Terlebih lagi liputan Tempo mengenai pemerkosaan Mei 1998 turut menguatkan keyakinan dan argumen warganet.

Fenomena ini selaras dengan konsep agenda setting, di mana pemberitaan media dapat mengarahkan fokus perhatian publik pada isu tertentu. Dalam konteks ini, berita Tempo tidak hanya memvalidasi argumen warganet, tetapi juga mendorong warganet untuk kembali mengungkit kasus kematian aktivis Ita Martadinata sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang dianggap perlu diusut tuntas.

Beberapa public figure turut mengkritik pernyataan Fadli Zon mengenai peristiwa pemerkosaan dalam kerusuhan 1998. Misalnya penyanyi INDAHKUS yang menyuarakan kritiknya di media sosial X.

Kekhawatiran warganet akan adanya muatan propaganda dalam proyek penulisan ulang sejarah makin menguat setelah pernyataan Fadli Zon. Salah satu akun Instagram, @fathianpujakesuma, menilai Fadli Zon tidak akan mencantumkan peristiwa pemerkosaan massal dalam penulisan ulang sejarah karena ingin menjaga citra kekuasaan.

Akibat proyek penulisan ulang sejarah dan pernyataannya terkait pemerkosaan Mei 1998, sejumlah warganet mendesak Fadli Zon mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan. Penulis Soe Tjen Marching dan organisasi Bareng Warga bahkan mengajak warganet menandatangani petisi Fadli Zon untuk mundur dari jabatannya.

Gelombang Dukungan untuk Fadli Zon

Di tengah-tengah komentar negatif yang cukup masif, terdapat gelombang dukungan untuk Fadli Zon di media sosial. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat 1.026 unggahan positif di X dengan narasi yang serupa. Contohnya narasi positif bahwa Fadli Zon tidak menyangkal pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan 1998, melainkan hanya mengoreksi istilah ‘massal’.

Tagar tertentu juga disebarkan secara masif dan serentak untuk memperkuat narasi dukungan. Socindex mencatat terdapat 262 unggahan yang menyertakan #LawanKekerasanWanita yang mencapai 262 percakapan di X.

Secara keseluruhan, dukungan terhadap Fadli Zon di media sosial relatif kecil dibandingkan sentimen negatif serta hanya muncul di X. Pola ini mengindikasikan kemungkinan keterlibatan akun buzzer yang bertujuan memperbaiki citra Fadli Zon. Meski demikian, narasi tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah pandangan warganet terhadap Fadli Zon maupun proyek penulisan ulang sejarah.

Epilog: Saatnya Pemerintah Mengevaluasi Komunikasi Publik

Respons negatif terhadap proyek penulisan ulang sejarah tidak hanya dipicu oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh komunikasi pejabat yang terkesan nirempati. Pernyataan yang seolah menafikan peristiwa sensitif memicu kecaman dari masyarakat. Jika pola komunikasi seperti ini terus berlanjut, reputasi pemerintah berpotensi makin memburuk.

Ketika menghadapi krisis, pemerintah cenderung hanya fokus meredakan polemik dan mengabaikan faktor empati dalam komunikasi. Dalam perspektif public relations, empati merupakan elemen krusial untuk meredakan krisis sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun pola komunikasi yang mengutamakan empati dan akurasi.

Penulis: Risma Cahyani (Socindex), Ilustrasi: Aan K. Riyadi