Di era platform digital, rezeki tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh usaha manusia. Dalam banyak kasus, peluang kerja justru dibagikan oleh algoritma. Sistem inilah yang menentukan siapa mendapat order, kapan order datang, seberapa sering seorang mitra terlihat di aplikasi, dan seberapa besar kemungkinan pendapatan yang bisa ia peroleh.

Kalimat “algoritma mengatur rezeki” terdengar keras, tetapi justru itulah persoalan yang semakin nyata di ekonomi digital hari ini. Dalam ekosistem gig economy, terutama layanan transportasi online dan pesan antar, penghasilan pekerja platform bukan hanya ditentukan oleh jam kerja atau kedisiplinan. Ia juga ditentukan oleh logika sistem yang menyusun prioritas, membaca performa, dan mengelola distribusi permintaan secara real-time.

Ketika manajer berubah menjadi sistem

Perubahan paling mendasar di sini bukan sekadar hadirnya teknologi, tetapi berpindahnya fungsi manajerial ke sistem digital. OECD menjelaskan algorithmic management sebagai penggunaan perangkat teknologi untuk mengotomatisasi atau mendukung tugas-tugas manajerial. Dalam survei lintas enam negara, OECD juga menegaskan bahwa sistem semacam ini memengaruhi bagaimana pekerjaan diinstruksikan, dipantau, dan dievaluasi. Dengan kata lain, algoritma bukan lagi alat tambahan. Ia sudah menjadi bagian dari cara kerja organisasi modern.

Dalam konteks pekerja platform, peran itu terasa sangat nyata. Algoritma tidak hanya mencocokkan pengemudi dengan penumpang atau kurir dengan pesanan. Ia juga menentukan ritme kerja, memengaruhi bonus, membaca respons, menilai performa, dan dalam kondisi tertentu ikut menjadi dasar sanksi. Perusahaan melihat ini sebagai efisiensi. Pekerja platform sering merasakannya sebagai bentuk kontrol yang tidak selalu bisa mereka pahami.

Di titik ini, masalahnya bukan lagi “apakah teknologi membantu”, melainkan “siapa yang diuntungkan oleh logika sistem”. Ketika algoritma mengatur rezeki, relasi kerja berubah menjadi relasi dengan mesin keputusan yang tidak hadir secara fisik, tetapi efeknya sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Fleksibilitas yang terlihat bebas, tetapi tidak sepenuhnya lepas

Narasi yang paling sering dilekatkan pada kerja platform adalah fleksibilitas. Mitra disebut bebas memilih kapan online dan kapan offline. Namun dalam praktiknya, fleksibilitas itu tidak selalu identik dengan kebebasan. Ketika sistem memberi bobot lebih besar pada jam tertentu, ketika rating memengaruhi peluang order, dan ketika respons pekerja dibaca terus-menerus, maka pekerja platform sebenarnya sedang menyesuaikan diri pada ritme yang sudah lebih dulu diatur sistem.

Riset yang disorot CfDS UGM pada September 2025 menunjukkan persoalan ini dengan cukup jelas. Mitra pengemudi disebut bekerja berjam-jam agar tetap “terlihat” oleh algoritma. Pembacaan itu juga menyoroti kecemasan tentang visibilitas aplikasi, rasa takut untuk offline, serta ketidakamanan pendapatan akibat sistem yang tidak selalu bisa diprediksi. Ini penting, karena masalahnya bukan cuma soal order menurun, tetapi tentang tekanan psikologis saat akses terhadap kerja ditentukan oleh mekanisme yang tidak transparan.

Di sinilah frasa “algoritma mengatur rezeki” menjadi relevan. Rezeki tidak lagi hanya terkait upaya individu, tetapi juga bergantung pada apakah sistem sedang memberi prioritas, membaca perilaku tertentu sebagai performa baik, atau justru menurunkan visibilitas tanpa penjelasan yang memadai.

Dari soal tarif ke soal keadilan sistem

Perdebatan soal pekerja platform di Indonesia dulunya lebih sering berpusat pada tarif, potongan komisi, dan insentif. Namun isu itu kini bergerak lebih jauh. Dalam protes pengemudi ojol pada Juli 2025, salah satu tuntutan yang mencuat adalah keberatan terhadap skema yang dinilai memberi prioritas pesanan lewat algoritma aplikasi bagi mereka yang membayar biaya tertentu. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kritik publik tidak lagi berhenti pada angka potongan, tetapi sudah menyentuh logika distribusi kerja itu sendiri.

Pergeseran ini penting. Artinya, publik mulai memahami bahwa masalah pekerja platform bukan hanya soal pendapatan akhir, tetapi soal bagaimana akses menuju pendapatan itu dibentuk. Ketika algoritma mengatur rezeki, pertanyaan tentang keadilan tidak cukup dijawab dengan “sistem sudah otomatis”. Yang justru dipertanyakan adalah bagaimana otomatisasi itu memihak, menilai, dan mengurutkan manusia.

Transparansi tidak cukup kalau tetap sulit dipahami

Sebagian platform tampaknya mulai menyadari bahwa legitimasi tidak cukup dibangun lewat klaim efisiensi. Gojek, misalnya, menekankan jargon “Transparan, Adil, & Nyaman” dalam pembaruan Tata Tertib Gojek. Ini menunjukkan bahwa dari sisi perusahaan pun kebutuhan terhadap aturan yang lebih bisa dijelaskan mulai diakui. Namun transparansi formal tidak otomatis menyelesaikan masalah jika logika distribusi order, evaluasi performa, dan prioritas sistem tetap buram bagi pekerja platform yang bergantung padanya setiap hari.

Ini perbedaan yang sering lolos dari perhatian. Ada bedanya antara sistem yang punya aturan tertulis dan sistem yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang dinilai olehnya. Dalam kerja platform, jurang itu masih besar. Pekerja platform sering mengetahui konsekuensi dari sistem, tetapi tidak benar-benar tahu dasar keputusan yang membuat mereka menerima atau kehilangan peluang kerja.

Logika serupa juga terlihat di Grab. Dalam komunikasi resminya kepada mitra, Grab memperkenalkan menu Perencana Orderan dengan ajakan untuk “mengoptimalkan order & pendapatan”. Di dalamnya ada fitur seperti Pemesanan Terjadwal yang diklaim memberi “orderan pasti” dengan potensi pendapatan lebih tinggi dari order reguler, serta Slot Pilihan untuk masuk ke area dengan peluang order lebih ramai. Dari sudut pandang platform, ini adalah alat optimasi. Dari sudut pandang pekerja, ini menunjukkan bahwa akses terhadap order makin ditentukan oleh desain sistem, bukan semata oleh kedekatan lokasi atau lamanya bekerja.

Kritik terhadap model seperti ini juga bukan datang dari pekerja saja. Fairwork Indonesia Report 2025 secara eksplisit merekomendasikan penghapusan skema prioritas yang dianggap diskriminatif seperti Aceng, Slot, dan Grab Hemat, karena dinilai membatasi akses yang adil terhadap peluang kerja dan memperdalam ketimpangan di antara pekerja. Laporan itu juga menekankan bahwa pekerja di sektor transportasi dan pengantaran menghadapi algoritma yang mengontrol akses ke pekerjaan dengan tingkat transparansi yang rendah.

Logika yang mirip sebenarnya juga bisa dilihat di e-commerce, meski bentuknya berbeda. Dalam materi edukasi resmi Tokopedia, TopAds dijelaskan sebagai fitur promosi yang membantu produk atau toko tampil di berbagai halaman strategis, memperluas jangkauan ke calon pembeli, dan menempatkan produk di posisi yang lebih terlihat. Materi lain Tokopedia juga menjelaskan bahwa iklan toko dapat muncul di bagian atas hasil pencarian pembeli.

Artinya, di marketplace pun visibilitas tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang atau harga. Ia juga dipengaruhi oleh bagaimana sistem mengatur eksposur. Untuk penjual digital, logika ini berarti peluang ekonomi semakin terkait dengan kemampuan membaca dan mengikuti arsitektur platform. Ini bukan kasus yang identik dengan pekerja transportasi daring, tetapi polanya serupa: sistem digital ikut menentukan siapa yang lebih terlihat, siapa yang lebih cepat ditemukan, dan siapa yang mendapat peluang lebih besar.

Karena itu, algoritma mengatur rezeki tidak hanya relevan bagi pengemudi atau kurir. Ia juga relevan bagi penjual online, kreator, pekerja lepas, dan pelaku ekonomi digital lain yang hidupnya makin bergantung pada visibilitas dan prioritas yang ditentukan sistem.

Dunia kebijakan mulai bergerak

Yang menarik, isu ini tidak lagi berhenti di level akademik atau keluhan pekerja. Uni Eropa sudah mengesahkan Directive (EU) 2024/2831 tentang perbaikan kondisi kerja dalam platform work. Regulasi itu secara eksplisit berbicara tentang perlindungan data, otomatisasi keputusan, dan kebutuhan informasi yang lebih jelas bagi orang yang bekerja di bawah sistem digital. Arahnya jelas: jika algoritma memengaruhi kondisi kerja, maka penggunaannya tidak bisa dibiarkan sepenuhnya gelap. Directive itu mulai berlaku 20 hari setelah publikasi resminya, dan negara anggota diwajibkan menyesuaikan aturan nasional paling lambat 2 Desember 2026.

ILO juga menempatkan decent work in the platform economy sebagai agenda resmi dalam sesi International Labour Conference 2025 dan 2026. Itu menandakan satu hal sederhana: kerja platform bukan lagi dianggap fenomena pinggiran ekonomi digital, tetapi telah menjadi isu ketenagakerjaan global yang perlu diatur secara lebih serius.

Bukan anti-teknologi, tetapi anti-ketidakjelasan

Karena itu, kritik terhadap algoritma tidak seharusnya dibaca sebagai romantisisme anti-teknologi. Platform digital memang membutuhkan otomasi. Pada skala jutaan transaksi, mustahil semua keputusan dilakukan manusia secara manual. Masalahnya bukan apakah algoritma boleh dipakai, tetapi bagaimana algoritma dipakai, untuk kepentingan siapa, dan dengan akuntabilitas seperti apa.

Jika algoritma mengatur rezeki, maka pekerja platform berhak mengetahui parameter apa yang digunakan untuk menilai mereka. Jika visibilitas bisa turun, order bisa berubah, dan bonus bisa tertahan karena sistem, maka harus ada jalur penjelasan yang masuk akal. Jika data perilaku pekerja terus dipantau, maka harus ada batas yang jelas tentang data apa yang diambil, untuk tujuan apa, dan bagaimana dampaknya terhadap peluang kerja mereka.

Di titik ini, isu algoritma sebenarnya adalah isu kekuasaan. Bahasa teknologi sering membuatnya terdengar netral, seolah semua keputusan hanya lahir dari perhitungan objektif. Padahal setiap sistem dibuat dengan asumsi, prioritas, dan kepentingan tertentu. Ketika platform menentukan apa yang disebut performa baik, siapa yang diprioritaskan, dan pola kerja seperti apa yang dianggap ideal, di situlah politik kerja digital sedang berlangsung.

Mengapa isu ini penting dibaca lebih luas

Bagi publik, isu ini layak dibaca melampaui dunia ojol atau kurir. Logika yang sama juga bekerja di banyak sektor digital lain. Kreator mengejar visibilitas, penjual mengejar ranking, pekerja lepas mengejar respons sistem, dan semua itu dibentuk oleh aturan yang tidak selalu dibuka secara utuh. Dalam arti itu, “algoritma mengatur rezeki” bukan hanya isu pekerja platform, tetapi gambaran yang lebih luas tentang bagaimana peluang ekonomi makin ditentukan oleh sistem.

Di sinilah peran media monitoring, social media monitoring, dan digital research menjadi penting. Ketika isu seperti ini mulai masuk ke ruang publik, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi platform, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem yang mereka bangun. Pembacaan media, reaksi publik, dan narasi yang berkembang menjadi kunci untuk memahami apakah masyarakat masih melihat platform sebagai enabler, atau mulai membacanya sebagai struktur kuasa baru dalam ekonomi digital.

Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan hanya apakah algoritma efisien. Pertanyaan yang lebih penting adalah: ketika algoritma mengatur rezeki, siapa yang mengatur algoritma, dan siapa yang bertanggung jawab jika sistem itu ikut menentukan hidup jutaan orang? Selama jawaban atas pertanyaan itu belum benar-benar terang, maka algoritma tidak bisa lagi dibaca sebagai teknologi netral. Ia harus dibaca sebagai bagian dari persoalan keadilan kerja di era digital.