Keputusan pemerintah mengangkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang efektif berlaku mulai 1 Februari 2026 langsung memantik diskusi publik. Kebijakan ini dipresentasikan sebagai langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tujuan menjaga stabilitas layanan, kontrol operasional, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Namun di balik narasi percepatan layanan publik tersebut, pengangkatan SPPG menjadi PPPK membuka perdebatan yang lebih luas. Isu yang mengemuka tidak semata menyangkut perubahan status kepegawaian, melainkan menyentuh persoalan fundamental reformasi aparatur negara: konsistensi penerapan merit system, keadilan rekrutmen lintas sektor, disiplin fiskal jangka panjang, serta batas wajar negara membentuk aparatur berbasis kebutuhan program prioritas.

Dalam literatur kebijakan publik, pola pengangkatan aparatur yang digerakkan oleh kebutuhan program prioritas semacam ini dikenal sebagai program-based staffing, yakni ketika desain kepegawaian dibentuk oleh logika keberlanjutan program, bukan oleh kebutuhan struktural ASN jangka panjang. Dalam kerangka ini, aparatur berfungsi sebagai instrumen penyangga kebijakan sektoral, bukan sebagai bagian dari arsitektur birokrasi permanen yang dirancang secara meritokratis dan lintas sektor.

Timeline dan Dinamika Pemberitaan Media

Newstensity mencatat sepanjang periode 1–27 Januari 2026 terdapat 1.836 artikel media massa yang membahas topik “Pengangkatan SPPG Jadi PPPK”. Pemberitaan mencapai puncaknya pada 14 Januari 2026, bertepatan dengan meluasnya publikasi nasional terkait pengumuman Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai rencana pengangkatan 32.000 pegawai inti SPPG sebagai PPPK per 1 Februari 2026. Setelah titik puncak tersebut, volume pemberitaan tetap relatif tinggi, dipengaruhi oleh sorotan politik, kritik DPR, serta respons publik terhadap implikasi kebijakan ini.

Dari sisi sentimen, pemberitaan bernada positif mencakup 49 persen atau 895 artikel. Dalam kategori ini didominasi oleh pemberitaan informatif dan institusional, berupa penjelasan teknis skema PPPK, kutipan pernyataan resmi dari Kementerian PANRB, BGN, dan BKN, serta laporan kronologis penetapan tanggal pengangkatan serentak. Dalam konteks ini, sentimen positif lebih merefleksikan legitimasi kebijakan dan penerimaan administratif media terhadap keputusan pemerintah, ketimbang ekspresi dukungan normatif.

Sentimen netral hanya mencakup 6 persen atau 102 artikel, yang didominasi terkait laporan pelengkap yang minim interpretasi ringkasan kebijakan tanpa pengayaan sudut pandang, serta pengutipan pernyataan lintas pihak tanpa penekanan pada konflik maupun pembelaan kebijakan.

Sebaliknya, sentimen negatif menempati porsi signifikan sebesar 46 persen atau 839 artikel. Pemberitaan bernada kritis ini didominasi oleh sorotan terhadap potensi penyimpangan prinsip merit system, ketimpangan kebijakan dengan sektor lain, serta kekhawatiran atas implikasi fiskal dan preseden pembentukan ASN berbasis program prioritas.

Komposisi ini menunjukkan bahwa diskursus publik tidak didominasi oleh polarisasi emosional, melainkan oleh pertarungan narasi antara penjelasan resmi negara dan kritik struktural terhadap arah reformasi ASN.

Berdasarkan pemantauan Socindex menunjukkan bahwa perbincangan terkait “Pengangkatan SPPG menjadi PPPK” di media sosial mencatat keterlibatan publik yang cukup tinggi. Selama periode 1–27 Januari 2026, tercatat 15.588 percakapan, dengan total engagement melampaui 25 juta interaksi dan jangkauan audiens mencapai lebih dari 52 juta akun.

Percakapan tersebut diiringi intensitas respons publik yang tinggi, tercermin dari indikator applause yang mencapai 921.861, dengan lonjakan yang menguat sejak pertengahan periode pemantauan seiring munculnya pernyataan pejabat pemerintah, respons DPR, serta perbandingan kebijakan ini dengan nasib tenaga honorer di sektor lain.

Percakapan media sosial memperlihatkan bahwa isu ini dipahami sebagai simbol ketimpangan kebijakan dan arah reformasi ASN, bukan sekadar kebijakan teknokratis.

Figur Populer dan Arah Framing Kebijakan

Dalam diskursus publik tersebut, terdapat lima figur utama yang muncul sebagai entity paling dominan berdasarkan intensitas pemberitaan di media massa.

Dari kalangan eksekutif, Kepala BGN Dadan Hindayana menjadi figur paling dominan dengan 385 artikel atau 24,71 persen dari total eksposur. Dadan berperan sebagai otoritas utama dalam membingkai kebijakan pengangkatan SPPG menjadi PPPK, terutama melalui narasi kebutuhan operasional dan keberlanjutan MBG. Posisi institusionalnya memberikan legitimasi kuat dalam menjelaskan kebijakan sebagai instrumen pengendalian mutu dan akuntabilitas program.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyusul dengan 256 artikel atau 16,43 persen eksposur. Statementnya didominasi terkait aspek implementasi kebijakan, pembagian peran SPPG, serta penegasan bahwa pengangkatan PPPK bersifat selektif dan terbatas. Framing ini memperkuat persepsi kebijakan sebagai langkah administratif terukur.

Sementara itu, figur legislatif seperti Edy Wuryanto dan Sufmi Dasco Ahmad hadir sebagai representasi fungsi pengawasan parlemen. Keduanya mengisi ruang kehati-hatian dengan menyoroti implikasi fiskal, tata kelola program, serta konsistensi kebijakan terhadap agenda reformasi ASN.

Sementara itu, Iman Zanatul Haeri, Ketua Bidang Advokasi P2G, merepresentasikan suara masyarakat sipil yang membawa perspektif kritis, khususnya melalui perbandingan kebijakan ini dengan nasib guru honorer yang belum memperoleh kepastian status.

Dominasi narasi institusional pemerintah dalam framing awal kebijakan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah percepatan pengangkatan ini tetap sejalan dengan prinsip normatif rekrutmen aparatur negara, khususnya merit system yang menjadi fondasi reformasi ASN.

Merit System Dipertanyakan: Apakah Ini Jalur Khusus ASN?

Undang-Undang ASN menempatkan merit system sebagai fondasi utama rekrutmen aparatur negara: proses seleksi ASN, baik PNS maupun PPPK, idealnya dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi.

Namun kritik muncul ketika pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK dilakukan secara kolektif tanpa mekanisme seleksi nasional yang setara dengan sektor lain. Dosen Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, menilai rencana pengangkatan ini berpotensi mengaburkan prinsip merit system dan mencederai asas keadilan apabila tidak didahului kajian mendalam yang mempertimbangkan urgensi lintas sektor seperti nasib guru honorer yang masih menunggu kepastian status. Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas dan profesional, kebijakan ini dapat mengurangi kredibilitas rekrutmen ASN dan melemahkan kepercayaan publik terhadap kualitas birokrasi.

Pengangkatan Serentak 1 Februari 2026: Kritik Publik terhadap Kebijakan Ini

Pemberitaan dan respons publik terhadap rencana pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK per 1 Februari 2026 memperlihatkan meluasnya spektrum kritik, dari parlemen, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Kritik tidak hanya datang dari satu kelompok, tetapi mencerminkan kegelisahan lintas sektor terhadap arah kebijakan kepegawaian nasional:

• Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai kebijakan ini tidak adil bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi tetapi belum memperoleh kepastian status PPPK. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bisa menjadi preseden negatif jika ketimpangan status honorer tidak diselesaikan setara dengan percepatan SPPG.
• Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita mengkritik bahwa pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK melalui Perpres dianggap tidak adil bagi honorer lama, karena kebijakan ini membuka jalan cepat bagi pegawai baru sementara ribuan honorer yang telah berpuluh tahun mengabdi masih belum mendapat kepastian status PPPK.
• Organisasi guru juga menyuarakan kritik atas kebijakan ini. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kapuas Hulu menolak pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK dan mempertanyakan keadilan bagi guru honorer dan tenaga kesehatan yang sampai sekarang masih menghadapi proses panjang tanpa kepastian status.
• Kritik juga datang dari aksi massa: ribuan guru madrasah di Kota Tasikmalaya menggelar unjuk rasa mengecam keputusan pemerintah yang dinilai lebih memprioritaskan pegawai SPPG menjadi PPPK dibandingkan guru honorer yang telah mengabdi bertahun‑tahun tanpa status tetap.
• Selain itu, berbagai tokoh masyarakat sipil dan akademisi menilai kebijakan ini bisa melukai hati dan menimbulkan ketidakadilan, karena gurunya harus menunggu lama sementara pegawai SPPG yang relatif baru langsung diprioritaskan.

Beberapa kritik tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pengangkatan SPPG menjadi PPPK dipersepsikan publik dalam kerangka ketimpangan perlakuan kepegawaian lintas sektor, khususnya ketika dibandingkan dengan nasib guru dan tenaga kesehatan honorer yang hingga kini masih berada dalam ketidakpastian status.

Ketimpangan dengan Guru dan Nakes Honorer

Polemik ini makin tajam dibandingkan dengan realitas di sektor lain. Guru dan tenaga kesehatan honorer dengan pengabdian belasan hingga puluhan tahun masih belum mendapatkan kepastian status PPPK, sementara kebijakan pemerintah memberikan kepastian langsung bagi pegawai SPPG yang baru relatif singkat waktu pengabdiannya. Pola ini dipandang oleh banyak pihak sebagai ketimpangan prioritas kebijakan, yang menimbulkan pertanyaan besar tentang arah reformasi ASN, apakah aparatur dibangun berdasarkan kebutuhan kelembagaan jangka panjang, atau semata respons terhadap urgensi program prioritas.

Klaim Pemerintah: Selektif dan Terbatas

Menanggapi kritik publik, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pengangkatan PPPK SPPG bersifat selektif dan terbatas, tidak berlaku untuk seluruh personel yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa hanya pegawai inti yang dianggap strategis dalam operasional kelembagaan SPPG yang akan diangkat.

Tiga jabatan utama yang dimaksud adalah: Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Personel lain seperti tenaga operasional harian, relawan, atau pendukung program lainnya tidak termasuk dalam skema PPPK, karena status mereka bukan pegawai negara.

Meski demikian, penjelasan ini belum sepenuhnya meredam kritik lintas sektor.

Konsekuensi Kebijakan: Ketika ASN Melekat pada Program

Normalisasi pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK dapat menimbulkan konsekuensi signifikan:

1. Kaburnya batas antara regulator dan operator layanan publik karena status ASN bisa terkait program tertentu, bukan kebutuhan struktural.
2. Terkuncinya belanja rutin jangka panjang, karena PPPK menambah beban fiskal tetap.
3. Peran ASN bergeser menjadi penyangga program sektoral, yang bisa melemahkan meritokrasi kelembagaan.

Isu ini bukan sekadar soal MBG, melainkan ujian serius bagi arah reformasi ASN Indonesia.

Epilog: Ketika Data Bicara, Kebijakan Diuji

Pola pemberitaan yang terekam dalam data Newstensity dan Socindex menunjukkan bahwa pengangkatan SPPG menjadi PPPK bukan sekadar isu teknokratis, melainkan arena kontestasi narasi kebijakan. Tingginya volume pemberitaan, komposisi sentimen yang nyaris berimbang antara legitimasi administratif dan kritik struktural, serta dominasi figur eksekutif dalam framing awal kebijakan menandakan upaya negara membangun justifikasi fungsional atas keputusan ini. Namun pada saat yang sama, kuatnya suara parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil mencerminkan resistensi publik terhadap potensi penyimpangan prinsip merit system dan keadilan kepegawaian lintas sektor.

Tanggal 1 Februari 2026, dalam konteks ini, tidak lagi berdiri sebagai penanda administratif semata, melainkan simbol pilihan kebijakan. Apakah negara akan menempatkan reformasi ASN sebagai agenda institusional jangka panjang yang konsisten, ataukah membiarkan logika program prioritas membentuk preseden baru dalam tata kelola aparatur. Data menunjukkan bahwa publik belum sepenuhnya menolak tujuan kebijakan, tetapi mempertanyakan cara negara mengeksekusinya. Di titik inilah pengangkatan SPPG menjadi PPPK berfungsi sebagai ujian serius: bukan hanya bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi bagi kredibilitas reformasi ASN Indonesia itu sendiri.

Kontributor

Nur Nahdloti (Newstensity)

Aan K. Riyadi