Jika ada isu yang paling ramai dibicarakan media belakangan ini, ormas atau organisasi masyarakat bisa jadi salah satunya. Amplifikasi pemberitaan mereka sedang melejit, bukan karena prestasinya, tapi berkat sejumlah kontroversi di beberapa tempat.  Newstensity, alat pemantau berita mencatat, ada 23.740 berita yang menyebut kata ormas selama periode month to date (1-26 Mei 2025). Popularitasnya hanya kalah dari isu Palestina, topik yang selalu abadi dibahas media.

Grafik 1. Linimasa berita yang menyebut ormas pada 1-26 Mei 2025. Sumber: Newstensity

Keluhan ormas beredar di media massa dan unggahan di media sosial. Masyarakat dan pelaku usaha menilai kehadiran ormas tidak membawa dampak positif, tapi justru menyulitkan pedagang, pemilik usaha, dan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan sekaliber BYD, produsen mobil listrik asal China bahkan juga mengalami gangguan ormas selama pembangunan pabrik senilai US$ 1 miliar mereka di Subang, Jawa Barat. Gangguan ini bahkan sudah masuk liputan media asal Negeri Tirai Bambu, South China Morning Post yang menyebut ormas sebagai preman. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyebut sektor industri di provinsinya menjadi kelimpungan karena premanisme ormas.

Kehadiran ormas di Indonesia bak cendawan di musim hujan. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per 5 Maret 2024, tercatat sebanyak 554.692 ormas telah berdiri di seluruh Indonesia. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah ormas terbanyak dengan 118.129 ormas. Jawa Barat ada di urutan kedua dengan total 116.647 ormas, disusul Jawa Tengah dengan 110.479 ormas.

Ian Douglas Wilson dalam bukunya “Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru” menyebut anggota ormas sebagai preman yang sukses bertransformasi dari Orde Baru ke Reformasi dengan bersalin rupa menjadi berbagai organisasi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat terpinggirkan. Identitasnya tersebar dari organisasi berdasarkan etnisitias, agama, sosial politik, dan ideologi. Meski sudah berganti baju, menurut Ian, ormas masih memakai cara lama dalam melestarikan eksistensi mereka, yaitu lewat intimidasi dan kekerasan. Bajunya ormas, tapi dalamnya tetaplah preman.

Beban Dunia Usaha

Ucapan Dedi Mulyadi tentang dampak ormas ke industri bukan isapan jempol belaka. Preman berbaju ormas ini dianggap mengganggu investasi bahkan sebelum pabrik itu berdiri. Ormas biasanya sudah cawe-cawe dalam proses akuisisi lahan dengan menjadi makelar tanah. Kemudian meminta dilibatkan dalam pengelolaan pabrik meski tidak memiliki kemampuan teknis memadai. Paling ekstrem, ormas bisa menyegel pabrik dan akses kawasan industri dengan alasan tidak memberdayakan masyarakat lokal.

Akibat gangguan ormas, investasi di Indonesia menjadi mahal dan tidak menarik. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri. Investasi itu kabur lantaran banyak ormas yang memaksa diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik. Sanny menyebut kejadian premanisme ormas ini seringnya terjadi di wilayah kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

Grafik 2. Statistik ICOR ASEAN. Sumber: Indonesia 2025 Economic Growth Under the Lens, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Bagi investor, menanam modal di Indonesia juga semakin mahal. Mahalnya investasi di Indonesia, yang tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi, menunjukkan bahwa investasi kurang efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi nilai ICOR, makin tidak efisien investasi yang dikeluarkan. Saat ini, nilai ICOR Indonesia adalah 6,33% sedangkan idealnya di angka 3,7-4,6%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan nilai ICOR Indonesia di angka 4.

ICOR yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infrastruktur yang kurang memadai, birokrasi yang rumit, ongkos produksi yang tinggi, dan biaya logistik yang mahal. Gangguan ormas seperti pungli dan penyegelan masuk kedalam basis perhitungan ongkos produksi yang tinggi. Akibat tingginya nilai ICOR, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5%.

Kehadiran ormas tidak saja menyulitkan pemilik usaha, tapi juga para pekerja. Di daerah-daerah padat industri seperti Bekasi, Cikarang, dan Tangerang setiap pencari kerja biasanya diwajibkan mendaftar kerja melalui yayasan yang diduga adalah ormas setempat. Artikel Laporan Khusus CNN Indonesia berjudul “Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta” menyajikan pengalaman karyawan bernama Rizal yang diterima bekerja di pabrik onderdil sepeda motor.

Rizal mengakui masuk ke perusahaan itu setelah membayar Rp 2 juta ke Yayasan C. Draft kontrak yang ia dapat juga menunjukkan kerjasama antara dirinya dengan yayasan, bukan dengan perusahaan langsung. Setiap tahun, dirinya harus membayar Rp 800 ribu ke yayasan untuk perpanjangan kontrak. Rizal bahkan mengaku tidak pernah menerima slip gaji karena gajinya masuk ke rekening yayasan sebelum akhirnya ditransfer ke rekening pribadi Rizal sebesar Rp 3,3 juta. Rizal menjadi salah satu contoh tenaga kerja korban ormas yang kehilangan kesempatan menjadi pegawai tetap, tanpa perlindungan kesehatan dan sosial, dan harus mengalami pungli jika ingin tetap bekerja.

Transisi Penguasa Jalanan

Salah satu ormas populer belakangan ini adalah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya). Majalah Tempo edisi 11-17 Mei secara khusus menjadikan GRIB Jaya dan pentolannya, Rozario de Marshall atau akrab dipanggil Hercules sebagai tema utama pembahasan. Majalah Tempo menyebut GRIB Jaya sedang populer karena merasa leluasa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Soal kedekatan Hercules dengan Prabowo, semua orang sudah tahu.

GRIB Jaya memang sedang menunjukkan tajinya. Perubahan arah politik menjadi angin segar bagi mereka. Merasa dekat dengan pemerintah saat ini, GRIB leluasa berbuat onar di daerah, bahkan menantang para purnawirawan TNI seperti Sutiyoso dan Gatot Nurmantyo. Sikap tanpa takut GRIB untuk berkonflik dengan siapapun, termasuk mengusik kemapanan ormas-ormas lain, berakar dari kedekatan pemimpin mereka dengan Presiden Prabowo. Seperti yang disebutkan di awal, ada sejarah panjang antara kedua tokoh ini yang terbentuk selama era invasi Indonesia ke Timor Timur.

Hubungan keduanya juga terlihat saling menguntungkan. Presiden Prabowo tampak malu-malu kucing mengakui GRIB Jaya sebagai ormas paramiliter yang ia butuhkan untuk pemilu. Sebaliknya, nama Prabowo dimanfaatkan Hercules untuk memperbesar organisasi, meraup pundi-pundi rupiah, dan bahkan melakukan aksi melawan hukum. Itu sebabnya, polisi tampak membiarkan ormas ini berbuat onar. Tindakan tegas baru diambil polisi setelah Presiden Prabowo menghimbau pemberantasan premanisme.

Catatan brutalitas GRIB tersebar di Depok, Jawa Barat, dengan membakar mobil operasional polisi yang hendak menangkap mereka. Di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, anggota GRIB Jaya menyegel kantor sebuah perusahaan dengan dalih membela hak pegawai.

GRIB juga berkonflik dengan ormas Pemuda Pancasila (PP). Di Bandung, anggota GRIB Jaya menggeruduk markas Pemuda Pancasila, organisasi kemasyarakatan lain yang biasanya garang, sambil mengancam akan mengerahkan puluhan ribu orang menyambangi kantor Gubernur Jawa Barat. Pada 14 Januari 2025, bentrokan terjadi antara para anggota Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di dua kecamatan berbeda: Blora dan Kunduran. Menurut catatan polisi, 12 orang terluka karena kejadian ini. Konflik dengan PP menjadi ajang perebutan untuk mendominasi jalanan di Indonesia dan menguasai ekonomi informal.

Grafik 3. Komparasi berita GRIB Jaya dan PP di media massa

Popularitas GRIB Jaya tercermin dalam pemberitaan media. Dengan periode yang sama, 1-26 Mei 2025, jumlah berita yang menyebut GRIB Jaya 4.070 berita. Jauh lebih masif ketimbang pemberitaan ormas Pemuda Pancasila dengan 1.052. Padahal, sebelum berganti tahun, ormas loreng oranye ini lebih banyak dikenal masyarakat.

Tidak puas menyikut kanan kiri, GRIB Jaya juga berseteru dengan salah satu lembaga negara, Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait sengketa tanah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ceritanya, BMKG melaporkan GRIB Jaya Tangerang Selatan ke Polda Metro Jaya karena menduduki lahan BMKG di Pondok Aren seluas 127 ribu meter persegi pada Selasa, 20 Mei 2025. Selain menduduki, GRIB Jaya juga mendapat uang dari menjual izin kepada beberapa pihak untuk membuka aktivitas ekonomi seperti warung pecel lele dan penjual hewan kurban. Lapak pecel lele itu disebut kumparan.com membayar Rp 3,5 juta per bulan dan penjual hewan kurban menyetor Rp 22 juta untuk satu kali musim kurban.

Gesekan dengan BMKG sepertinya menjadi alarm untuk GRIB. Empat hari setelah pelaporan, Polda Metro Jaya menangkap 17 anggota ormas itu, termasuk ketua DPC GRIB Jaya Tangsel, M Yani Tuanaya, 10 anggotanya dan 6 orang yang mengklaim sebagai ahli waris lahan. Polisi juga menghancurkan posko GRIB di lahan tersebut. Usai penangkapan, lokasi tanah dijaga ketat pihak keamanan BMKG. Beberapa lapak penyewa juga sudah dihancurkan. Pukulan balik ke GRIB menandakan pemerintah sudah mulai jengah dengan premanisme berbalut ormas.

Upaya ini bagian dari pemberantasan premanisme oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Operasi ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, serta BIN dan BSSN. Menko Polhukam Budi Gunawan menambahkan operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya untuk menjaga stabilitas nasional dan iklim investasi.

Di DKI Jakarta, operasi gabungan Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya dalam Operasi Berantas Jaya 2025 berhasil mengamankan 3.599 orang yang terlibat premanisme, dengan 348 orang ditetapkan sebagai tersangka selama 9-23 Mei 2025. Operasi ini sukses membongkar praktik pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, dominasi kepentingan ormas di Tanah Abang, dan pemerasan di ruang parkir selama tahun 2025. Seperti yang sudah diduga, motif ribuan preman itu dalam menjalankan aksinya di wilayah Polda Metro Jaya adalah akibat desakan kebutuhan ekonomi dan eksistensi diri.

Operasi serupa dalam lingkup lebih kecil juga digelar di daerah lain. Jawa Timur misalnya, melalui Operasi Pekat II Semeru 2025 berhasil mengungkap 1.198 kasus premanisme. Kemudian di Jawa Barat, salah satu markas ormas, menggelar operasi serentak di 27 kabupaten dan kota.

Wajah GRIB di Media

Newstensity memantau pemberitaan GRIB Jaya selama 1-26 Mei 2025, dan ditemukan 4.064 berita relevan dengan GRIB Jaya. Setelah diberi label secara manual, sepuluh topik teratas berita GRIB didominasi pemberitaan dengan tendensi negatif seperti konflik, bentrok dengan lembaga dan ormas lain, dan ancaman kepada tokoh tertentu.

Grafik 4. Top 10 pemberitaan tentang GRIB Jaya

Topik teratas berita GRIB adalah kasus penguasaan lahan BMKG sekaligus menjadi “gong” yang menjinakkan GRIB untuk beberapa saat. Aparat memang baru berani menindak ormas terutama GRIB setelah presiden mengeluarkan instruksi memberantas premanisme. Pelaporan oleh BMKG ke polisi menjadi momentum aparat untuk membredel ormas ini. Berita ini berjumlah 1.147 berita.

Topik terbanyak kedua adalah isu operasi pemberantasan premanisme dengan 857 berita. GRIB Jaya dan ormas-ormas lain menjadi target operasi penertiban. Posko GRIB yang sudah berdiri selama dua tahun di lahan milik BMKG, turut dirobohkan sekaligus mengakhiri penguasaan informal GRIB atas aktivitas ekonomi di sekitar kantor BMKG.

Aksi penolakan GRIB juga cukup masif, tercatat ada penolakan GRIB di Kalimantan Tengah, Bali, dan Aceh. GRIB yang sudah mendirikan cabang di Aceh dan Bali, terpaksa membubarkan organisasi cabangnya. GRIB Aceh bubar karena mereka kecewa dengan sikap arogan Hercules, sedangkan di Bali, GRIB Tabanan bubar karena dianggap mencoreng nama desa adat Sanggulan, Tabanan, Bali. Topik lain, tersebar ke berbagai isu seperti konflik Hercules dengan purnawirawan TNI, penyegelan pabrik di Kalimantan Tengah, perusakan aset PT KAI oleh anggota GRIB, dan desakan pembubaran GRIB dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI.

Grafik 5. Sentimen berita GRIB Jaya

Sebaran topik di atas bisa menjadi gambaran buruknya narasi pemberitaan GRIB. Sentimen negatif mendominasi pemberitaan dengan 2.138 berita atau mewakili 53% share of voice. Sisanya, diisi berita netral dengan 1.342 berita. Adapun, berita positif mencapai 584 berita yang didominasi pemberitaan dari pemerintah saat mengumumkan operasi pemberantasan premanisme, dan 39 berita bakti sosial GRIB Jaya untuk masyarakat.

Impresi tidak jauh berbeda juga ditemukan di X (dulunya Twitter). Socindex mencatat 447.300 engagament untuk konten dengan kata kunci “ormas” dan “GRIB.” Kombinasi keduanya meraup 24 ribu komentar dan unggahan, 323 ribu likes, dan berpotensi mampir ke 140 juta akun (buzz reach).

Grafik 6. Engagement di media sosial

Adapun, konten yang paling banyak mendapat komentar dengan 1.900-an komentar datang dari akun @NenkMonica. Unggahannya meminta pendapat warganet yang setuju jika ormas GRIB dibubarkan. Konten ini direspons beragam, seperti mempertanyakan kehadiran negara, standar ganda dalam menghadapi ormas, dan persetujuan jika seluruh ormas intimidatif dibubarkan.

Gambar 1. Tangkapan layar cuitan @NenkMonica di X

Epilog

Gangguan ormas sudah lama terjadi di Indonesia dan merugikan pelaku ekonomi dari pegadang kecil di pasar sampai perusahaan-perusahaan besar di kawasan industri. Sayangnya, kehadiran negara belum optimal, rakyat seperti dibiarkan bertarung dengan sesamanya. Mereka yang bekerja harus berkompetisi dengan kelompok terpinggirkan yang seharusnya menjadi kewajiban negara menyediakan lapangan kerja layak. Operasi penertiban premanisme dan ormas, diharapkan menjadi titik awal untuk memperbaikinya. Tanpa insentif lanjutan seperti penyediaan lapangan kerja, tren premanisme ormas sepertinya masih akan berlanjut.

Teks: Khoirul Rifai, Ilustrasi: Aan K Riyadi