Hampir tepat sebulan setelah perang Iran-Israel berkecamuk, dunia mulai merasakan imbasnya, yaitu kemungkinan adanya kenaikan harga energi secara drastis imbas gejolak konflik di daerah tersebut. Negara-negara tetangga Indonesia, seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam mulai merasakan dampak konflik ini. Filipina memprediksi harga BBM naik tajam hingga 100 Peso per liter (IDR 28.000) lalu menerapkan kebijakan darurat energi. Thailand mulai membatasi anggaran subsidi BBM akibat ketakutan ruang fiskal yang sempit, dan Vietnam merelaksasi kebijakan impor BBM supaya negara dapat mendiversifikasi sumber bahan bakar minyak untuk meredam tekanan harga.

Selain kebijakan fiskal untuk meredam tekanan harga, langkah-langkah pembatasan penggunaan bahan bakar juga diambil supaya penghematan energi jadi lebih mudah dilakukan. Malaysia, contohnya, sedang mengkaji WFH (Work from Home) untuk pekerja sektor publiknya. Thailand turut menerbitkan instruksi bagi pegawai pemerintahan untuk beralih ke kerja jarak jauh dan membatasi penggunaan gedung-gedung pemerintahan supaya hemat energi. Vietnam mengimbau pegawainya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor, utilisasi transportasi publik, atau bersepeda untuk bekerja.

Di Indonesia, wacana penerapan Work From Home atau WFH satu hari per pekan bagi ASN menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian di ruang publik dan media massa. Kebijakan ini diusulkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menekan konsumsi BBM akibat mobilitas harian, serta penggunaan listrik di lingkungan perkantoran. Dalam perspektif kebijakan energi, pendekatan ini sejalan dengan konsep demand-side management yang kerap didorong oleh International Energy Agency (IEA), yaitu pengendalian konsumsi energi melalui perubahan pola aktivitas pengguna.

Timeline & Volume Pembahasan

Berdasarkan hasil pemantauan media yang ditangkap menggunakan tools Newstensity milik PT. Nestara Teknologi Teradata , selama rentang waktu 19 Maret hingga 26 Maret 2026, media massa mencatat pemberitaan yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 6.058 pemberitaan, yang didominasi oleh sentimen positif sebanyak 78%, diikuti oleh sentimen negatif sebanyak 19%. Sentimen netral mendapat porsi paling sedikit, yaitu 3%. Puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 25 Maret 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan media, isu ini tidak hanya berkembang sebagai wacana kebijakan administratif, tetapi juga memicu diskusi yang lebih luas terkait dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. Narasi yang berkembang menunjukkan adanya tarik-menarik antara tujuan efisiensi energi dengan kekhawatiran terhadap potensi perlambatan perputaran ekonomi, terutama pada sektor yang bergantung pada aktivitas perkantoran.

Selain itu, publik juga menyoroti aspek implementasi, mulai dari kesiapan infrastruktur kerja jarak jauh, mekanisme pengawasan ASN, hingga relevansi penerapannya di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH tidak hanya dipandang dari sisi efisiensi energi, tetapi juga memiliki implikasi operasional dan ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah pemberitaan media turut mengangkat potensi dampak ekonomi dari kebijakan ini. Penurunan mobilitas pekerja akibat WFH dinilai berpotensi menekan permintaan layanan transportasi online serta konsumsi di kawasan perkantoran. Pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas pekerja kantoran, seperti warung makan dan kedai kopi, diperkirakan mengalami penurunan omzet, bahkan dapat mencapai sekitar 30–40% pada jam makan siang. Temuan ini juga disoroti dalam pemberitaan Beritasatu.com (22 Maret 2026) dan Kontan.com (26 Maret 2026).

Perbincangan di Media Sosial

Berdasarkan pada pantauan tools social media monitoring Socindex terkait isu Kebijakan WFH 1 Hari periode 21-27 Maret 2026, netizen menaruh perhatian yang cukup masif dengan total engagement isu sebanyak 51.589.581. Isu ini juga dibicarakan sebanyak 31.214 kali, dengan total likes sebanyak 1.759.683 dan audience sebesar 310.525.926.

Unggahan Tiktok oleh akun @Adzkhapro (65.623 followers) seputar cuplikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan pelaksanaan WFH 1 hari menjadi konten yang paling banyak mendapatkan perhatian netizen dengan tayangan sebanyak 4.434.892 kali, 65.840 likes, 16.328 comments, dan 43.080 shares. 

Mengacu pada social network analysis pada tools social media monitoring  Socindex, ada beberapa akun yang menjadi pusat perhatian netizen ketika membicarakan isu ini, yaitu Presiden Indonesia (Prabowo Subianto), akun advokasi profesi (Direktoridosen), akun media berita (Kompas.com dan Tempo.com), akun homeless (insidefolkative, bigalphaid, dan idxtratime), serta akun news aggregator seperti P3Gel. Akun-akun tersebut mengunggah konten tentang topik WFH 1 hari bagi ASN dan mendapatkan banyak interaksi dari netizen.

Viralitas pembicaraan yang berlangsung di media sosial terpantau cenderung organik dan bukan didorong oleh robot/bot, dengan manusia mendominasi pembicaraan secara keseluruhan. 

Netizen memiliki persepsi yang beragam seputar kebijakan ini. Dari total 31.171 data, terdapat 6.167 sentimen negatif (merah), 4.005 positif (hijau tua), dan 20.756 netral (abu-abu). Mayoritas netizen menanggapi kebijakan ini secara netral, karena mereka sendiri masih meraba-raba dampak dan skema dari kebijakan yang akan diterapkan.

Dari sampel komentar di atas, ditunjukkan bahwa netizen masih belum memahami sepenuhnya bentuk dari kebijakan WFH yang akan ditetapkan, bagaimana kebijakan itu akan berjalan, apakah kebijakan ini dapat benar-benar menghemat energi, atau kebijakan ini akan benar-benar ditegakkan dengan baik. 

Kebijakan WFH 1 Hari bersinggungan dengan kebijakan pemerintah yang lain seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dinilai cukup kontroversial oleh netizen, membuat keragu-raguan atas kebijakan ini berubah menjadi sentimen negatif, terlebih lagi netizen meragukan kemampuan pemerintah Indonesia untuk benar-benar menegakkan wacana WFH ini.

Meskipun begitu, tetap ada narasi positif terkait kebijakan WFH 1 hari yang bakal diterapkan oleh pemerintahan, yaitu netizen yakin bahwa konsumsi BBM akan turun dan efisiensi anggaran akan tetap didapatkan sesuai rencana. Selain itu, inovasi-inovasi kebijakan lain akan tetap dicoba untuk mengurangi ketergantungan Masyarakat ke BBM.

Figur Populer dan Arah Framing Kebijakan

Dalam diskusi publik terkait wacana penerapan WFH satu hari per pekan, sejumlah figur pemerintah muncul sebagai aktor utama yang membentuk arah framing kebijakan. Dominasi figur-figur ini mencerminkan bahwa narasi yang berkembang masih berpusat pada perspektif kebijakan energi dan efisiensi, dengan penekanan pada dampak mobilitas terhadap konsumsi BBM.

Dari kalangan eksekutif, Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) tampil sebagai salah satu figur dominan yang mengaitkan kebijakan WFH dengan upaya penghematan energi dan efisiensi ekonomi nasional. Pernyataannya menempatkan WFH sebagai langkah strategis untuk mengurangi mobilitas masyarakat, khususnya pada periode dengan aktivitas tinggi, sehingga berpotensi menekan konsumsi BBM.

Figur lain, Prabowo Subianto (Presiden RI), hadir sebagai pengambil keputusan utama yang menjadi rujukan arah kebijakan. Kehadirannya dalam percakapan publik lebih banyak dikaitkan dengan proses persetujuan kebijakan, sehingga framing yang muncul berfokus pada aspek kebijakan tingkat nasional dan implikasi strategisnya terhadap pengelolaan energi.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) menekankan potensi penghematan konsumsi BBM dari penerapan WFH. Narasi yang dibangun berfokus pada estimasi efisiensi energi, sehingga memperkuat framing bahwa kebijakan ini merupakan langkah taktis dalam menekan permintaan energi.

Di sisi lain, Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara Indonesia) lebih banyak dikaitkan dengan aspek implementasi kebijakan, khususnya terkait kemungkinan penerapan WFH yang tidak berlaku secara merata pada sektor swasta. Pernyataan ini memunculkan diskursus mengenai keterbatasan implementasi lintas sektor serta potensi dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.

Senada dengan Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) merepresentasikan perspektif pemerintah daerah dalam menanggapi wacana tersebut. Kehadirannya dalam percakapan publik menunjukkan bahwa isu WFH tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan pusat, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan daerah dalam menyesuaikan aktivitas pemerintahan dan mobilitas masyarakat.

Secara keseluruhan, dominasi figur pemerintah dalam percakapan ini menunjukkan bahwa framing wacana WFH masih berpusat pada narasi efisiensi energi dan kebijakan makro. Namun demikian, pernyataan yang beragam dari masing-masing figur turut memunculkan pembahasan lanjutan terkait kesiapan implementasi dan potensi dampaknya terhadap perputaran ekonomi.

Respon Publik

Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini tetap memiliki urgensi dari perspektif efisiensi energi. Kajian dari Institute for Essential Services Reform menyebut bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan langkah darurat yang tepat untuk menekan konsumsi energi, khususnya dari sektor transportasi, di tengah ketidakpastian pasokan energi global. Namun demikian, kebijakan ini dinilai perlu diikuti dengan paket kebijakan energi yang lebih komprehensif apabila krisis berlangsung dalam jangka lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa WFH diposisikan sebagai instrumen efisiensi energi jangka pendek yang bersifat responsif terhadap situasi.

1. Efektivitas penghematan BBM diragukan

Pengamat menilai kebijakan WFH satu hari per minggu belum tentu efektif menekan konsumsi BBM karena pekerja tetap berpotensi melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan, kebijakan ini bisa berubah menjadi “work from everywhere” yang justru tidak mengurangi mobilitas. (Sumber: cna.id)

2. Berisiko merugikan sektor ekonomi tertentu dan dikhawatirkan menciptakan celah “long weekend”

Ekonom menilai kebijakan WFH berpotensi menjadi “pedang bermata dua” karena selain bertujuan menghemat energi, kebijakan ini juga dapat menekan omzet UMKM serta sektor yang bergantung pada mobilitas pekerja. Pengamat juga mengingatkan bahwa WFH satu hari berpotensi dimanfaatkan sebagai tambahan hari libur, sehingga manfaat penghematan energi menjadi tidak optimal. (Sumber; trenasia.com)

Epilog

Wacana penerapan WFH satu hari per pekan bagi ASN pasca Lebaran mencerminkan respons kebijakan domestik terhadap dinamika geopolitik global, khususnya meningkatnya ketidakpastian pasokan energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, kebijakan WFH tidak hanya diposisikan sebagai upaya efisiensi energi, tetapi juga sebagai langkah mitigasi risiko untuk meredam tekanan terhadap konsumsi BBM di tengah potensi gejolak harga minyak dunia.

Namun demikian, diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa kebijakan ini juga memunculkan konsekuensi ekonomi yang tidak merata. Penurunan aktivitas perkantoran berpotensi menggeser pola konsumsi harian dan berdampak pada sektor transportasi serta UMKM yang bergantung pada mobilitas pekerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas WFH sebagai instrumen kebijakan, terutama jika manfaat penghematan energi tidak sebanding dengan potensi perlambatan aktivitas ekonomi di level mikro. Tanpa diiringi langkah pendukung yang lebih komprehensif, kebijakan ini berisiko menjadi solusi jangka pendek yang memindahkan tekanan dari sektor energi ke sektor ekonomi tertentu.

Kontributor

M.F. Fanny

Muhammad Haris Naufal

Aan K. Riyadi