Bencana hidrometeorologi menghantam tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Siklon Tropis Senyar yang berputar di Selat Malaka disinyalir menjadi penyebab hujan ekstrem pada 25-27 November 2025 di sekitar daerah tersebut. Banjir bandang dan longsor terjadi secara masif di ketiga daerah tersebut. Lebih buruk lagi, penggundulan membabi buta di Sumatera semakin memperburuk kondisi. Gelondongan kayu hasil penebangan sistemik ikut terbawa banjir dan memperparah dampak yang muncul.

Sorot media seketika mengarah pada Sumatera. Bencana Sumatera menjadi tajuk utama yang menarik simpati masyarakat. Tidak menunggu lama, masyarakat yang peduli segera mengulurkan tangannya untuk membantu upaya pemulihan.

Sayangnya, pemerintah malah menunjukkan kegagalan dalam menangani bencana ini. Nihilnya antisipasi, lambatnya penanganan, dan pernyataan-pernyataan pejabat yang tidak sensitif memperburuk situasi di lapangan. Alih-alih mengambil peran sebagai “penenang” di tengah bencana, pemerintah gagal membangun komunikasi yang faktual dan empatik. Hal itu tidak hanya menghambat upaya pemulihan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap negara.

Untuk memahami bagaimana reputasi pemerintah runtuh secara sistematis, artikel ini akan membedah lebih dalam beberapa kebijakan kontroversial dan pernyataan-pernyataan pejabat yang secara ironis mempermalukan institusi mereka sendiri.

Bencana Nasional atau Daerah? 

Data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 18 Desember 2025 mencatat ada 1.059 korban meninggal dunia, 192 orang masih dinyatakan hilang, dan korban luka hingga 7.000 jiwa. Daerah terdampak mencapai 52 kabupaten/kota. Bencana tersebut memaksa 105.992 orang untuk mengungsi. Kerusakan fasilitas dan infrastruktur mencapai 147.236 rumah rusak, sekitar 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 67 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung dan kantor, dan 145 jembatan rusak.

Dengan kata lain, bencana Sumatera terbukti menimbulkan kerusakan besar yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian sosial-ekonomi. Hal ini memunculkan tekanan dari masyarakat untuk menetapkan status bencana Sumatera sebagai bencana nasional.

Meskipun demikian, bencana dengan dampak yang mencakup tiga provinsi ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada 3 Desember 2025, Presiden Prabowo melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menginstruksikan agar bencana Sumatera diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh dan total.

Prabowo tampaknya mengetahui tuntutan untuk menetapkan status darurat bencana nasional terhadap bencana Sumatera. Pada Sidang Kabinet Paripurna hari Senin (15/12/2025), ia merespons aspirasi tersebut.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo yang dikutip dari kompas.com. Prabowo menjanjikan akan membentuk satuan tugas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Langkah pemerintah yang menetapkan penanganan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional, tetapi tidak secara resmi menetapkannya sebagai bencana nasional memperlihatkan pendekatan yang ambigu. Di satu sisi, pemerintah menyatakan berkomitmen penuh terhadap pemulihan, tetapi tidak mau memberikan pengakuan simbolik atas skala dan keparahan bencana. Penekanan Prabowo bahwa situasi “terkendali” malah memperkuat persepsi bahwa pemerintah lebih ingin menciptakan citra stabilitas, daripada membangun empati publik. Hal ini adalah menciptakan kesan penyangkalan pemerintah terhadap urgensi dari bencana tersebut.

Membantu atau Cari Muka 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan turun ke lokasi bencana pada 30 November 2025. Ia mengunjungi Koto Panjang, Ikur Koto, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Zulhas mengunggah video tentang kegiatannya di lokasi terdampak yang memperlihatkan dirinya sedang memanggul sekarung beras bantuan dan turut membersihkan lumpur di rumah warga.

Hal serupa juga dilakukan oleh putrinya, Zita Anjani. Zita yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata itu mengunggah video yang memperlihatkan dirinya mengunjungi korban bencana dan ikut membersihkan lantai rumah terdampak banjir yang berlumpur.

Alih-alih menuai simpati, aksi tersebut justru memicu kritik warganet yang menilai bencana Sumatera dijadikan panggung pencitraan. Publik menilai aksi simbolik tanpa kebijakan konkret hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah lebih sibuk membangun citra ketimbang mempercepat pemulihan korban.

Sebenarnya aksi memanggul beras atau membersihkan lumpur memang memiliki nilai empati. Namun, nihilnya kebijakan yang secara konkret mempercepat pemulihan pascabencana membuat tindakan yang dilakukan Zulhas dan Zita dibaca sebagai performatif. Publik lebih menginginkan kehadiran negara yang sistemik dan terkoordinasi, bukan hanya kehadiran pejabat yang haus pencitraan depan kamera.

Respons Bingung Pemerintah dalam Menangani Bencana Sumatera 

Litbang Kompas merilis hasil jajak pendapat publik terkait respons pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam survei yang dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon pada 8-11 Desember 2025 terhadap 510 responden di 38 provinsi, didapatkan sebanyak 56,4 persen percaya bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai agenda prioritas nasional. Namun, 47,3 persen responden menyatakan respons pemerintah dinilai lambat. Tangkapan ini memperlihatkan bahwa publik mengetahui komitmen pemerintah dalam menangani bencana Sumatera, tetapi kerjanya belum optimal.

Keraguan publik tersebut tercermin dalam berbagai persoalan di lapangan. Peringatan dini dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi Siklon Tropis Senyar delapan hari sebelum bencana terjadi, tidak mendapat tindak lanjut dari pemerintah.

Fakta terbawanya kayu-kayu gelondongan oleh banjir bandang mengungkap persoalan deforestasi masif di Sumatera yang selama ini dibiarkan. Bencana ini tidak semata peristiwa alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan akibat pembalakan tak terkendali. Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola risiko ekologis.

Penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terkendala sulitnya akses menuju lokasi terdampak. BNPB menyampaikan bahwa hingga 14 Desember 2025, ada 19 kecamatan  dan ratusan desa yang tersebar di tiga provinsi tersebut masih susah diakses. Keterbatasan akses menjadi hambatan serius dalam distribusi bantuan dan penanganan korban.

Pernyataan Prabowo yang menolak bantuan dari negara lain, hingga pernyataan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang mengharuskan bantuan dari warga harus memperoleh izin dari pemerintah malah membuat kegaduhan baru. Pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah terlalu mengedepankan egonya dan ketentuan-ketentuan birokrasi daripada menangani situasi darurat di Sumatera.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membangun narasi kesiapsiagaan dan empati sejak sebelum bencana terjadi. Peringatan dini BMKG yang tidak ditindaklanjuti menghilangkan kredibilitas pemerintah sebagai aktor yang sigap dan berbasis data. Terungkapnya deforestasi yang pelik di Sumatera memperlihatkan kelalaian negara dalam menjaga alam dan malah memasang bom waktu bencana ekologis. Ketika bencana kemudian terjadi, publik dipertontonkan dengan lambatnya respons pemerintah dalam melakukan usaha-usaha mitigasi.

Situasi ini diperburuk oleh pesan-pesan pejabat yang tidak sensitif terhadap kondisi darurat, seperti penolakan terhadap bantuan internasional dan bantuan warga yang diharuskan melalui aturan birokratis. Pernyataan-pernyataan itu dapat dinilai sebagai sikap tidak empatik dan penyangkalan terhadap situasi riil bencana. Alih-alih memperkuat kepercayaan, pernyataan seperti itu malah memicu antipati publik.

Pemantauan Media 

Pemantauan media dilakukan menggunakan bauran keyword “bencana”, “banjir”, “sumatera”, dan “aceh” sepanjang 24 November hingga 17 Desember 2025. Hasilnya, terdapat 293.284 berita terkait bencana Sumatera selama periode tersebut. Puncak pemberitaan berada pada tanggal 1 Desember 2025 dengan jumlah 22.734 berita yang dipicu oleh kunjungan Presiden Prabowo ke daerah bencana. Dari angka tersebut, 154.047 berita di antaranya mencantumkan keyword “pemerintah”.

Melihat data ini, pemerintah sebenarnya berpotensi untuk memoles citranya secara positif jika menjalankan fungsi penanganan bencana dengan mumpuni. Sayangnya, besarnya porsi pemberitaan yang menyorot pemerintah gagal menciptakan persepsi publik yang kuat. Malah, banyaknya berita memantik kritik karena kinerja pemerintah yang tidak memuaskan, yang diperburuk dengan sikap-sikap tidak perlu yang ditunjukkan para pejabat.

Daftar top person dalam pemberitaan bencana Sumatera didominasi oleh Presiden Prabowo dengan kemunculan di 46.479 berita. Hal ini memperlihatkan peran krusialnya sebagai kepala negara dan pengambil keputusan utama dalam isu bencana Sumatera. Di bawahnya, ada Kepala BNPB, Suharyanto yang muncul dalam 8.128 berita sebagai kepala dari institusi teknis utama terkait penanganan bencana.

Kemunculan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang ada di urutan ketiga dengan 7.848 berita merepresentasikan sorot kuat media terhadap dirinya sebagai kepala daerah. Selanjutnya, ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia muncul dalam 7.082 berita dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 5.903 berita.

Daftar 10 media teratas pemberitaan bencana Sumatera didominasi oleh media daring, dengan detik.com menjadi yang teratas dengan jumlah berita 3.878 artikel, disusul antaranews.com 3.402 berita dan kompas.com dengan 2.973 berita. Selanjutnya, ada tribunnews.com menempati posisi keempat dengan 2.921 berita, diikuti aceh.tribunnews.com sebesar 2.320 berita sebagai representasi dari media lokal area terdampak. Sementara itu, ada kanal televisi TV One dengan 2.089 berita dan Kompas TV 1.960 berita. Dilanjutkan dengan beritasatu.com dengan 1.853 berita, kanal Metro TV 1.824 berita, dan kompas.tv 1.657 berita.

Statistik percakapan topik bencana Sumatera di platform X pada periode 24 November-17 Desember 2025 menunjukkan perbincangan yang luas dengan 21,1 ribu author menghasilkan 45,3 ribu unggahan. Interaksi warganet dari unggahan-unggahan tersebut tercatat sangat tinggi. Engagement mencapai 2.860.892, talk sebanyak 78.226, applause sebesar 1.831.052, serta potensi jangkauan audience hingga 8.332.039 akun.

Tangkapan ini memperlihatkan bahwa isu bencana Sumatera menjadi topik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Tingginya engagement adalah hasil dari respons emosional warganet terhadap bencana alam yang memiliki dampak kemanusiaan tersebut dan peran pemerintah dalam menanganinya.

Sejalan dengan tingginya percakapan, daftar top tweet berdasarkan jumlah likes memperlihatkan bahwa unggahan yang paling banyak mendapatkan respons publik adalah ekspresi kemarahan dan kekecewaan atas inkompetensi negara dalam menangani bencana Sumatera.

Cuitan dengan likes tertinggi dari anya dengan 143,9 ribu dengan keras menyoroti timpangnya perlakuan pemerintah terkait penanganan bencana jika tidak terjadi di Pulau Jawa dengan tidak menetapkan bencana nasional. Unggahan lain dari naraaa dengan 75,6 ribu likes dan Jhon Sitorus dengan 60,6 ribu likes juga menyoroti ketiadaan status darurat nasional.

Pola ini dengan gamblang memperlihatkan perhatian dan emosi warganet lebih terfokus pada isu kegagalan negara dalam merespons bencana Sumatera secara sigap, adil, dan tegas. Akibatnya, percakapan di X berkembang menjadi kritik tajam terhadap pemerintah, bukan apresiasi atas langkah penanganan bencana.

Pemerintah Harus Apa?

Dalam konteks penanganan bencana Sumatera, harus diakui bahwa pemerintah masuk ke dalam bencana kehumasan. Pemerintah tidak hanya gagal pada aspek teknis penanggulangan bencana Sumatera, tetapi juga meleset dalam membaca perasaan masyarakat. Untuk keluar dari krisis ini, pemerintah perlu perubahan mendasar pada cara berpikir, bertindak, dan komunikasinya.

Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pengakuan secara jujur dan terbuka bahwa dampak bencana Sumatera sangat besar. Pernyataan situasi “terkendali” di tengah tingginya korban jiwa, fasilitas umum yang belum berfungsi, dan hancurnya kehidupan masyarakat malah memperlihatkan kesan penyangkalan dan pengkerdilan dampak bencana. Pemerintah harus paham bahwa pengakuan atas hal-hal tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan publik.

Langkah kedua, pemerintah perlu mengerti bahwa langkah simbolik juga diperlukan untuk menggalang dukungan publik. Hal ini terkait masyarakat yang menyoroti status bencana nasional terhadap banjir bandang Sumatera yang tidak kunjung ditetapkan oleh pemerintah. Tidak adanya status ini membuat publik menilai pemerintah menyangkal dan berlaku tidak adil terhadap penanganan bencana Sumatera. Padahal, penetapan status bencana nasional dapat bertindak sebagai alarm kuat bahwa negara mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk fokus membantu Sumatera dan hadir untuk mengurangi penderitaan warga.

Ketiga, pemerintah perlu menertibkan perilaku pejabat publik. Kunjungan-kunjungan pejabat yang ditambah dengan aksi-aksi performatif hanya akan memperparah sentimen negatif masyarakat. Pemerintah perlu menekankan adanya suara dan sikap yang sama, serta meredam aksi-aksi personal yang dilakukan pejabat untuk mencari simpati. Untuk itu, pemerintah perlu memusatkan komunikasi untuk mengatur pesan-pesan yang keluar ke publik dan membatasi komunikasi pejabat-pejabat untuk menghindari kerancuan.

Penutup 

Pemerintah perlu mengubah pola pikirnya dalam mengelola citranya. Narasi-narasi stabilitas yang tidak sesuai dengan fakta lapangan perlu ditinggalkan. Pemerintah harus fokus untuk memulihkan kepercayaan publik secara umum. Tentu hal ini memerlukan kerja ekstra keras karena berkaitan erat dengan performa pemerintah secara keseluruhan dan berlaku di seluruh tingkat otoritas.

Paling tidak, pemerintah perlu mengakui terlebih dahulu dampak bencana, menangani bencana secara akuntabel, dan bersikap konsisten antara ucapan, tindakan, dan kondisi di lapangan. Tanpa perubahan ini, bencana Sumatera akan diingat publik bukan hanya sebagai tragedi alam, tetapi juga sebagai simbol kegagalan negara, bahkan untuk sekadar berempati kepada korban.

Kontributor

Indra Buwana (Jangkara)

Aan K. Riyadi